Good Governance Pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Berbasis Perilaku

Abstract

ABSTRAK
 Masyarakat dewasa ini membutuhkan pelayanan publik yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Penerapan praktek good governance pada pelayanan publik penting diterapkan dengan didukung model pengembangan yang relevan. Artikel ini mengusulkan model pengembangan pelayanan publik dengan pendekatan positive reinforcement theory. Sebuah pendekatan yang berbasis perilaku yang memetakan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh baik pada level individu, kelompok, maupun organisasi terhadap perilaku transfaransi, akuntabilitas, responsible, integritas, dan fair dari petugas pelayanan. Perilaku tersebut yang didukung oleh budaya pelayanan, manajemen kinerja, ketangkasan belajar, serta kepemimpinan berbasis transformational, otentik, dan melayani.
 Kata Kunci : pelayanan publik, tata kelola yang baik, positive reinforcement theory
 
 ABSTRACT
 Today's society needs public services that can help solve their problems. The application of good governance practices in public services is important to be implemented with the support of relevant development models. This article proposes a public service development model with a positive reinforcement theory approach. A behavior-based approach that maps out the factors that influence the level of individuals, groups, and organizations on the behavior of transparency, accountability, responsibility, integrity, and fairness of service personnel. These behaviors are supported by a service culture, performance management, learning agility, and transformational-authentic-servant leadership.
 Keywords: public service, bureaucratic reform, positive reinforcement theory

Gender Equality, Disability and Social Inclusion Approach to Disaster Management Policy: The Case of the Bali Disaster Response Authority

“…Keempat, meningkatkan efektivitas respons bencana di Provinsi Bali; dengan memperhatikan faktor-faktor GEDSI dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, penanggulangan bencana dapat menjadi lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang rentan. Terakhir, memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penanggulangan bencana sehingga mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana (Saputra and Nugroho 2021).…”

Tingkat Partisipatif Masyarakat Dalam Kebijakan Pelaksanaan Hari Simulasi Bencana Di Provinsi Bali

“…(6) Memupuk Kultur Kesiapsiagaan, dengan melakukan simulasi bencana secara teratur, masyarakat secara perlahan terbiasa dengan kondisi dan tindakan yang harus dilakukan saat bencana. Ini dapat memupuk kultur kesiapsiagaan di masyarakat sehingga mereka lebih siap menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang dan efektif (Saputra & Nugroho, 2021).…”

“…Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat, yang memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas, serta memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan lembaga publik (Saputra & Nugroho, 2021). Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah lebih bertanggung jawab dan lebih cenderung menghasilkan kebijakan yang transparan dan adil.…”

Utilization of Digital Applications to Support Smart Village in Cemani Village, Grogol District, Sukoharjo Regency

“…Utilization of Information and Communication Technology (ICT) in the government sector, such as public services and administrative affairs, is able to remove barriers in space and time because it makes it possible to place service offices in locations that are closer to the community, even services can be accessed by the community from their respective homes using a mobile phone or personal computer connected to the internet [2]. This will encourage the improvement of the IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1310/1/012011 2 quality of public services in order to implement good governance [3]. In the spatial aspect, the use of technology has a major impact on globalization through eliminating boundaries in the form of time, distance and information gaps [4].…”