Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian

Abstract

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam sebuah ikatan perkawinan, apabila hal itu tidak dilakukan maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat adalah salah satu bentuk dari pemasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Pada saat timbul masalah memerlukan akta nikah sebagai bukti autentik baik untuk perceraian maupun keperluan lainnya maka harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Itsbat Nikah menjadi salah satu fakor penghambat terlaksananya perlindungan hukum terhadap isteri yang dinikahi dari perkawinan yang tidak tercatat.

Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia

“…(Bahrum, 2019) Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak mendaftarkan perkawinannya di lembaga pencatatan yaitu karena faktor biaya karena tidak mampu membayar administrasi tetapi perkawinannya tidak dirahasiakan, takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara, dan perkawinan yang dirahasiakan karena berbagai pertimbangan. (Dwiasa et al, 2019) Melihat fenomena di atas, maka pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Pada dasarnya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berhubungan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan dapat terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan.…”

“…Pengajuan permohonan isbat nikah dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut: (Dwiasa et al, 2019) 1. Mengajukan permohonan pengesahan nikah (voluntair)…”

“…Sehingga, akibat hukum yang timbul dari perkawinan tidak tercatat yang kemudian diisbatkan akan sama dengan perkawinan tercatat pada saat perkawinan dilakukan. (Dwiasa et al, 2019) Pada mulanya, kewenangan perkara isbat nikah diperuntukkan bagi pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan siri sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.…”

“…Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (Dwiasa et al, 2019) Kemudian, ketentuan ini diperluas dengan dipakainya kententuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Sedangkan perkawinan siri yang terjadi setelah lahirnya UUP atau setelah tahun 1974, dalam hal ini maka hakim merujuk pada ketentuan KHI Pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang berlaku secara umum untuk setiap perkawinan siri yang terjadi dengan syarat dapat dibuktikan pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah, telah memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan perkawinan menurut undang-undang maupun hukum agama yang dilanggar, maka hakim memiliki dasar hukum untuk mengabulkan permohonan isbat tersebut.…”

The Validity of Marriage Through “Itsbat Nikah” According to the Perspective of the People of Kutorejo Village, Kepahiang, Bengkulu Regency

“…It follows the pillars, requirements, and 1 (Indonesia 1974) See Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2 (Dwiasa, Hasan, and Syarifudin 2019)Gema Mahardika Dwiasa,dkk, Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian, Jurnal Repertorium (Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan) Vol. 07 No.…”