Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuanganberdasarkan Teori Agensi (Studi Pada Opd Se-Eks Karesidenan Pati)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah se-eks karesidenan Pati.Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 34 OPD se-eks Karesidenan Pati. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah responden yang dipilih sebanyak 60 sebagai sampel penelitian yang memenuhi kriteria masa kerja lebih dari 5 tahun dan terlibat langsung dalam proses pembuatan laporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis data seperti linear berganda dan menggunakan bantuan spss versi 23 for windows.Hasil uji statistik secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa, pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan hasil uji t (uji partial) menunjukkan bahwa pengawasan internal, Pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi Informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan internal, pemahaman system akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kata kunci : Pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan (SAK), pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan. I. PENDAHULUANOtonomi Daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam penyelengaraan pemerintahannya. Dengan adanya sistem otonomi daerah maka daerah tersebut mempunyai hak untuk mengatur sendiri pemerintahanya, akan tetapi masih dalam pengawasan pemerintahan pusat dan sesuai undang-undang yang berlaku.