Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kota Pekanbaru

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi penyelenggaraan PUG Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Untuk menguji keabsahan dan validitas data digunakan teknik triangulasi sumberdata dan triangulasi teknik. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Capaian indikator pembangunan gender di Kota Pekanbaru baik dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah berada di atas level nasional dan provinsi namun dari Indeks Disparitas Gender (IDG) masih perlu menjadi perhatian pemerintah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018, Pemerintah Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat kelembagaan PUG namun hasilnya belum optimal. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG yaitu belum kuatnya regulasi yang mengatur pelaksanaan Gender serta masih lemahnya komitmen pimpinan OPD untuk melaksanakan PUG. Penelitian ini merekomendasikan perlunya menetapkan Peraturan Daerah tentang PUG, mendorong munculnya Inovasi – inovasi mendukung PUG dan penguatan sumberdaya baik SDM dan anggaran.This study aims to describe and evaluate the implementation of Gender Mainstreaming (PUG) in Pekanbaru City. This study uses a qualitative descriptive approach to evaluate the implementation of PUG in Pekanbaru City based on the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Regulation Number 7 of 2018. Data collection techniques were carried out with documentation studies and in-depth interviews. To test the validity and validity of the data used data source triangulation techniques and triangulation techniques. The data analysis technique was carried out through data reduction, data presentation, and concluding. The results showed that the achievement of gender development indicators in Pekanbaru City, both from the Human Development Index (IPM) and the Gender Development Index (GIP) were already above the national and provincial levels, but the Gender Disparity Index (IDG) still needed the government's attention. Furthermore, based on the Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Number 7 of 2018, the Pekanbaru City Government has fulfilled the PUG institutional requirements but the results have not been optimal. The obstacles faced in the implementation of PUG are the lack of strong regulations governing the implementation of Gender and the weak commitment of OPD leaders to implement PUG. This study recommends the need to stipulate a Regional Regulation on PUG, encourage the emergence of innovations to support PUG, and strengthen resources, both human resources and budget.

Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

“…Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Kertati, 2022;Soleha & Afriyanni, 2021;Susiana, 2015).…”

Pergulatan Advokasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Pekanbaru

“…Namun integrasi pengarusutamaan gender di Kota Pekanbaru belum secara menyeluruh termuat dalam berbagai rencana kebijakan dan pembangunan daerah. Penyebabnya adalah lemahnya komitmen pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dalam melaksanakan pengarusutamaan gender (Soleha & Afriyanni, 2021). Tidak hanya Kota Pekanbaru, hasil riset di Kabupaten Pandeglang Banten juga menunjukkan hal yang sama, baru sekitar 58,8% renstra perangkat daerah yang responsive gender (Ayissa Tazkia et al, 2022).…”