“…Di perkotaan, misalnya, infrastruktur hijau sebenarnya dapat diaplikasikan pada skala wilayah metropolitan, kota, kawasan kota, di sekitar lingkungan tempat tinggal, maupun di masing-masing persil lahan (Ahern, 2007). Di Indonesia, meski penerapan infrastruktur hijau terus didorong agar dapat berjalan pada berbagai skala, investasi publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimilikinya, cenderung diarahkan pada penyediaan infrastruktur hijau melalui sejumlah proyek top-down berskala besar di level kota maupun wilayah, seperti penyediaan taman dan hutan kota, serta revitalisasi sempadan sungai (Mosyaftiani et al, 2018) dan jalur hijau (Arisanti et al, 2022) Demikian pula dengan diskursus-diskursus terkait infrastruktur hijau di sejumlah literatur (seperti Badiu et al, 2019;Damayanti, 2019;Herath et al, 2018;Lindley et al, 2018;Marando et al, 2019;Saaroni et al, 2018;Sinatra et al, 2022) yang lebih banyak difokuskan pada aplikasi pada konteks kota maupun regional. Meskipun bermanfaat, studi-studi tersebut cenderung mengabaikan heterogenitas spasial (konteks) dan berisiko mereduksi multifunctionality dari infrastruktur hijau (Koc et al, 2018) yang krusial dalam menentukan model terbaik dalam implementasi infrastruktur hijau.…”