Embodying and fashioning headship

Abstract

This article proposes an analysis of local politics through an ethnographic exploration of headship. It approaches the experience and enactment of politics by describing a day in the life of a headman in rural lowland Myanmar to show how an individual embodies and fashions headship through successive social settings. More specifically, this ethnographic device is a way to analyze what a headman, as a situated figure and a political institution embedded in a local society, mediates in context. The paper discusses how a headman composes with multiple layers of responsibilities and chains of relationships, delineating uncertain boundaries between the personal, the political, and the government domains that partly organize local politics. While updating the literature on Bamar lowland society after more than half a century of dictatorship, the paper suggests a position from which we might reconsider the village headman as an ethnographic starting point for an anthropology concerned with history.

Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Dalam Pendekatan Budaya Tahun 2020

“…Desa atau disebut dengan nama lain desa adat telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa diatur dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014 pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Djafri et al, 2022;Hsu, 2017;Huard, 2022;Rumkel et al, 2019) .…”

Ketidakpercayaan (Distrust) Terhadap Kepala Desa Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

“…Dilihat dari kedudukannya, memang Kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni samasama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda (Djafri et al, 2022;Huard, 2022;Rumkel et al, 2019).…”