Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia

Abstract

Perkembangan hukum itu ditandai dengan lahirnya berbagai macam produk hukum baru, dan ini merupakan tuntutan darisebagian besar masyarakat, untuk membangun hukum nasioanal dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. BerdasarkanUndang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, pada Pasal 1 ayat (2) huruf b, tersebut, memang peradilan adat atau yang dipersamakan dengan peradilan adat tersebut telah dihapuskan, namun dalam perjalanan selanjutanya, terutama pasca reformasi pada tahun 1998 keberadaan peradilan adat secara yuridis kemabli dihidupkan dan pengaturannya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan

Protection of constitutional rights against Indonesian women workers

“…It should also be noted that each legal migrant worker has to pay around RM 1,800 for a work permit. That means that from the average salary of RM 13-20, actually every migrant worker returns RM 5 of them to the government of another country (Hastuti, 2007;Rahman, 2018).…”