Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Pelayanan Online Kartu Keluarga Bagi Masyarakat Kelurahan Atakkae Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo

Abstract

At this time, the government implemented an online service system (e-government). However, in an effort to develop it, it is still very far from optimal given that there is no website that is accurate for this service and the majority of people are still too unfamiliar with technology. The purpose of this study was to obtain data and information about the effectiveness of public services through the implementation of online family card services for the Atakkae Village Community at the Population and Civil Registry Office of Wajo Regency.
 This research was conducted using a descriptive quantitative method with a survey research type, in which the researcher took a sample from a population and used a questionnaire as a data support tool. The research population is the people who receive services in making Family Cards and live in the Atakkae Village. Data collection was carried out using observation, questionnaires and documentation, while the data analysis technique used was descriptive and statistical analysis techniques.
 The results of this study indicate that the effectiveness of public services through online family card services for the Atakkae Village Community at the Population and Civil Registry Office of Wajo Regency is indicated to be good in its application.

Pengukuran Kepuasan Masyarakat Dalam Menggunakan Aplikasi Slawe Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

“…(Andi Anugrah et al, 2023) Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993, bahwa: "Pelayanan publik yaitu segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan". (AndiAnugrah et al, 2023) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".…”