Efektivitas Omnibuslaw dalam Pembangunan Investasi (Studi Kasus Perusahaan Tesla.Inc)

Abstract

Ambisi pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis dan investasi yang bersahabat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja ternyata mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat luas, dan menimbulkan banyak perdebatan dan penolakan di tengah masyarakat dikarenkan pembentukan UU Omnibus Law yang di tujukan untuk menunjang cita-cita pemerintah tersebut dianggap tidak pro lingkungan dan pro masyarakat serta di anggap hanya menguntungkan para kalangan elit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari penerapan UU Omnibus Law di dalam membangun iklim investasi di indonesia studi kasus di perusahaan Tesla.Inc. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ternyata UU Omnibus Law memiliki kecenderungan gagal di dalam mengundang Investor untuk menginvestasikan uang mererka di Indonesia dikarenakan kecenderungan negara-negara di dunia dan perusahaan-perusahaan kelas dunia dalam hal ini Tesla.Inc yang menghendaki perbaikan lingkungan sehingga mereka tidak akan menginvestasikan uang mereka di negara yang tidak pro lingkungan dan mereka pun melarang warga mereka untuk menginvestasikan uang di negara yang tidak prolingkungan sedangkan apabila kita melihat UU Omnibus Law memenuhi kriteria tersebut yaitu mendukung perusakan lingkungan

Tantangan pengelolaan cagar budaya pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

“…SebeIumnya, kejadian serupa juga terjadi di beberapa kota Iain, seperti pembongkaran gedung cagar budaya yang terjadi di Kabupaten Situbondo pada buIan November 2021, pembongkaran Pasar Cinde di Kota PaIembang pada buIan Oktober 2017, dan masih banyak Iainnya yang informasinya tidak terpubIikasikan [1][2][3]. HaI ini kemudian menimbuIkan pertanyaan tentang bagaimana upaya peIestarian dan pengeIoIaan cagar budaya, terutama ketika disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang teIah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang konon berorientasi kepada kemudahan investasi [4][5][6].…”

The Urgency of Indonesian Omnibus Law Implementation Related to Foreign Investment

“…This complexity manifests in licensing, taxation, land acquisition, and other aspects related to investment. The presence of the omnibus law is expected to make it easier for investors to invest (Fakhri Ali, 2021). The strong desire of the center for increased investment is not necessarily embraced by the regions, as it is seen to potentially erode the cultural values of local communities.…”