Efektifitas Sistem Pengelolaan Keuangan  Dan Aset Daerah

Chodariyanti, Laily

doi:10.29062/mahardika.v17i3.99

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Otonomi daerah sesungguhnya mencakup kemampuan daerah atau pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat tanpa adanya campur tangan berlebihan dari pemerintah pusat (Christia & Ispriyarso, 2019). Dengan adanya kebijakan fiskal, daerah mempunyai kewenangan untuk mencari sendiri sumber pendapatan utama daerah, mengelola dananya dan menggunakannya sesuai rencana sebelumnya (Rochmansjah, 2010). Kebijakan fiskal adalah strategi pengelolaan keuangan suatu pemerintahan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengalokasian dana untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.…”

Section: Tinjauan Teori Kebijakan Fiskalunclassified

Analisis Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sumedang: Peran Aktor Dan Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Islam

Nuruddien,

Rahmah

2023

Prestise

View full text Add to dashboard Cite

The role of fiscal policy and regional administration decentralization is very important in regional development, in improving community welfare and promoting economic growth. The purpose of this study is to examine the role of tax decentralization in improving community welfare, the role of local government in improving community welfare, and to examine Islamic views on the role of regional government and fiscal policy in Sumedang Administrative Region. Research using descriptive research methods and a qualitative approach focuses on a deep understanding of certain phenomena or contexts rather than quantitative measurement of variables or relationships. The results show that fiscal policy plays an important role in improving community welfare in the Sumedang region. The implementation of fiscal policy increases the awareness of municipalities about the needs and wishes of the community. Local government plays a key role in improving social welfare. To increase the role of municipalities, they must embrace the concept of maslahat mursalah. In addition, the regional government of Sumedang Regency must try to integrate Islamic principles into the fiscal policy system to improve the well-being of the community, especially in the area of fiscal policy.

show abstract

Section: Tinjauan Teori Kebijakan Fiskalunclassified

Analisis Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sumedang: Peran Aktor Dan Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Islam

Nuruddien,

Rahmah

2023

Prestise

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dengan demikian tidak disangkal bahwa masih ada banyak daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang sampai saat ini belum juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Chodariyanti (2019), bahwa pada Pemerintah Kabupaten Lamongan masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dikarenakan masih terdapat permasalahan pada inventarisasi aset daerah yang pengolahan datanya masih kurang baik dan tanah belum tersertifikasi, disamping sumber daya manusia yang kurang berkualitas, perlu pemahaman sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan aset daerah untuk mempermudah proses pengelolaannya. Selain itu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) bagi pemerintah daerah yang sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjadikan jaminan bahwa pengelolaan aset sudah dikelola dengan baik, sehingga tetap diperlukan optimalisasi dalam manajemen aset pemerintah daerah agar semakin optimal dalam menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah pada pemerintah Kabupaten Malang

Wicaksana

Harmono²,

Yuniarti³

2021

PJIAP

View full text Add to dashboard Cite

In the era of national transformation and regional autonomy, there have been many breakthroughs in the management of land fixed assets, but many financial problems and land assets have not been implemented optimally, effectively and efficiently in their management. This study was used to analyze the effect of asset management on the optimization of fixed land assets in Malang Regency Government. The independent variables used in this study were asset inventory, asset use, asset security, and maintenance, while the dependent variable used asset utilization and asset optimization with a sample of 62 respondents. This type of research is quantitative using multiple regression analysis and path analysis method. The results showed that there was an indirect effect of asset inventory, asset use, and asset security and maintenance on asset optimization through asset utilization where security and asset maintenance had a significant and positive effect, while asset inventory and asset use had no effect on asset optimization. The direct effect of asset inventory, asset use, asset security, and maintenance on asset optimization shows that asset inventory and asset security have a significant and positive effect on asset optimization, while asset use has no effect on asset optimization. In addition, asset utilization has a significant and positive effect on asset optimization.

show abstract

“…Dalam pengelolaan asset negara atau daerah ditemukan masih banyak yang belum optimal (Saragih, 2017;Chodariyanti, (2019). Sehingga diperlukan penatausahaan asset negara yang baik.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan

iskandar

2020

Inovator

View full text Add to dashboard Cite

<em>The issuance of the Minister of Finance Regulation No. 138 / PMK.06 / 2010 of 2010 and the Minister of Finance Regulation No. 246 / PMK.06 / 2014 of 2014, concerning changes to the legislation in the field of management of State Property resulted in the management of State Homes, faced with several obstacles. Determination of the status of a state house is a decision of the Minister of Public Works and Public Housing in this case the Director General of Human Settlements determining the status of a Group I, II, or III State House that is independent and / or in the form of a Flats Unit along with or not with its land. The number of State House Groups II and III are still unclear about the management of their documents because they are no longer inhabited by the original inhabitants in accordance with the Decree of the State House, and there are even houses where there are no more locations and have been sold to the community. The government must regulate the State Homes of Groups I, II, and III to increase Non-Tax State Revenues</em>

show abstract

Efektifitas Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Cited by 3 publications

References 0 publications

Analisis Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sumedang: Peran Aktor Dan Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Islam

Analisis Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sumedang: Peran Aktor Dan Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Islam

Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah pada pemerintah Kabupaten Malang

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan

Contact Info

Product

Resources

About