Dominasi Oligarki dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berkontribusi sebesar 1.480,04 atau 10,89% dari total keuntungan PDB Indonesia tahun 2017. Tetapi pada saat yang sama pengelolaan sumber daya alam juga menyumbang terhadap kerugian negara. Para teoritis seperti Richard Robison, Vedi R. Hadiz dan Jeffrey Winters memandang dominasi segelintir orang atau oligarki dengan berlebihan, sebaliknya dominasi material dari oligarki juga kurang mendapat perhatian teoritis pluralis seperti Marcus Mietzner, Michael Buehler, Michele Ford dan yang lainnya. Artikel ini berupaya untuk menganalisa oligarki dan ancaman terhadap oligarki pada satu kasus secara bersamaan yakni pembangunan Reklamasi Pantura Jakarta dengan kerangka teori dari Winters (2011). Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi oligarki dimulai pada pembangunan Reklamasi Pantai pantura sejak dari era kepemimpinan Soeharto. Sedangkan pada masa reformasi, oligarki menjali hubungan dengan kepala daerah atau dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta untuk mempertahankan dominasi oligarki. Namun selain itu, terdapat juga oligarki atau aktor lain yang ikut serta pada masa reformasi dengan mengambil alih perusahaan yang sebelumnya sudah mendapatkan izin pembangunan.

Testing and Enhancing the 8R Framework of Responsible Land Management with Documented Strategies and Effects of Land Reclamation Projects in Indonesia

“…This risk was however concealed by framing the project as one for flood management, "but in essence, it is only a camouflage for the interests of the ruler" [68]. Bolqiah and Raffiuddin [69] argue in this context also that during the reformation period, oligarchs established relationships with regional heads, or in this case the Governor of DKI Jakarta, to maintain oligarchic dominance in the development of reclamation projects. As a result, oligarchs or other actors who participated in the reform period benefitted because they had taken over companies that had previously obtained development permits.…”