Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Abstract

<p>Diskursus mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa menjadi yang tidak pernah tuntas, karena dalam praktik PTUN di Indonesia ditemukan pandangan yang diametral dalam memaknai kompetensi absolut PTUN dalam memutus perkara terkait perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Penelitian ini mencoba menjawab: (a) bagaimana konstruksi hukum dari kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara di Indonesia? (b) bagaimana dikotomi perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa? (c) bagaimana kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara untuk mengadili perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, administrasi pemerintahan, dan hukum pengadaan barang/jasa di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengaturan dalam UU Peratun 1986 dan perubahan membuat hakim memilih penafsiran ekstensif yang notabene kontradiktif dengan penafsiran gramatikal dari ketentuan UU Peratun 1986 dan perubahannya.</p>

Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj

“…Para pihak dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolute jika gugatan atau permohonan diajukan bukan kepada lembaga yang berwenang. Atas dasar permohonan tersebut, pengadilan dapat memberikan putusan bahwa perkara tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (Cutriyah, 2013;Mantili & Lubis, 2017;Pedju, 2017;Putra et al, 2020;Wicaksono et al, 2020;Zaman, 2019) Perjanjian tersebut harus berbentuk akta tertulis (Harahap, 2017, p. 200). Pertama, dapat dituangkan langsung dalam klausul perjanjian pokok.…”

The Use of Administrative Court for Climate Change Litigation

“…Before the issuance of Government Administration Law, only one sided public legal actions, namely Decree that can be challenged in Administrative Court. According to Article 87 Government Administration Law, State Administrative Decrees as referred to the State Administrative Judiciary Law, must be interpreted as [12] Based on above, the state administrative decisions are no longer limited to written decisions, but also include factual actions. Although not directly resulting in legal consequences, factual actions may cause legal consequences.…”