Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law

Rokilah, Rokilah

doi:10.51825/nhk.v2i1.8167

Cited by 3 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Namun literasi hukum di Indonesia tidak menyeluruh terhadap orang-orang yang menyandang gelar pendidikan tinggi terlebih lagi masyarakat-masyarakat di Indonesia tidak semuanya menyandang gelar pendidikan (Tengku Erwinsyahbana, 2018). Sejauh ini, pendidikan di Indonesia hanya mengajarkan dasar-dasar ideologi Pancasila dan kewarganegaraan saja (Rokilah, 2020). Menurut hemat penulis setidaknya dasar-dasar literasi hukum seharusnya diberikan rata.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Kebutuhan pada Literasi Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah

Yasin

2023

YUDHISTIRA

View full text Add to dashboard Cite

Kenakalan remaja menimbulkan masalah-masalah yang besar, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan terjerat pada kasus hukum. Tujuan penelitian ini adalah menggali persepsi pakar hukum terkait urgensi literasi hukum bagi siswa sekolah menengah. Penelitian menerapkan Deskriptif Kualitatif sebagai metode penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta wawasan sastra kritis. Wawancara mendalam dilakukan pada 2 informan pakar hukum terkait persepsi mereka terhadap urgensi literasi hukum bagi siswa sekolah menengah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi hukum bagi siswa sekolah menengah dinilai sangat penting oleh 2 pakar. Literasi hukum yang dibutuhkan meliputi pencegahan kejahatan cyber, pelanggaran lalu lintas serta pemberian pemahaman HAM yang lebih mendalam.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Kebutuhan pada Literasi Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah

Yasin

2023

YUDHISTIRA

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Sebab, faktor yang mempengaruhinya adalah revolusi industri. Doktrin laisser faire pada negara hukum klasik atau liberal dikembangkan sebagai salah satu konsep dalam negara hukum (Askew et al, 2013;Harden & Campos, 2023;Rokilah, 2020). Penjagaan terkait keamanan dan ketertiban merupakan intervensi dari doktrin laissser faire.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Maimun,

Maharani Kasih

2023

pssh

View full text Add to dashboard Cite

Pemutusan hubungan kerja bisa menimbulkan perselisihan antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan. Pada masa pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang melakukan tindakan PHK kepada karyawan yang diakibatkan oleh menurunnya pendapatan perusahaan. Permasalahan mulai timbul saat pesangon para karyawan tidak dibayarkan sesuai dengan jerih payah para karyawan saat bekerja di dalam perusahaan, sehingga memicu adanya aksi demo di berbagai titik dan kota di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terhadap hak pesangon pemutusan hubungan kerja setalah berlakunya undang-undang cipta kerja. Metode penulisan menggunakan metode yuridis normatif. Dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan konsep. Pengumpulan data dan analisis jurnal didapatkan dari Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Perpu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, dan “UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam UU Cipta Kerja perusahaan wajib memberikan pesangon kepada pegawai akibat PHK. Dalam Undang-Undang tersebut dipaparkan bahwa hak pesangon didapatkan karyawan dari masa kerja kurang dari satu tahun sampai dengan delapan tahun atau lebih. Rincian pesangon yang didapatkan oleh karyawan adalah mulai dari pesangon satu bulan upah sampai dengan sembilan bulan upah. Akan tetapi pada Pasal 156 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”. Pada pasal tersebut memaparkan pegawai bisa mendapatkan hak pesangon dan/atau uang penghargaan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan analisis pada kajian Undang-Undang Cipta Kerja dipaparkan hasil bahwa saat karyawan mengalami PHK oleh perusahaan, maka karyawan berhak mendapatkan hak pesangon oleh perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

show abstract

Tinjauan Hukum Raperda Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan

Karyadin

Azizah

2023

yustitiabelen

View full text Add to dashboard Cite

Bersumber pada Undang- Undang No. 38 Tahun 2004 mengenai Jalan dikatakan jalan ialah salah satu infrastruktur transportasi yang bermakna faktor penting dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, serta guna bagi masyarakat dan dalam memajukan ketenteraman umum. penelitian ini memiliki tujuan Untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan RAPERDA tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan dengan segala dimensinya secara menyeluruh dan terpadu. Penelitian terhadap Rancangan Peraturan Daerah OKI tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan ini menggunakan metode penelitian hukum. Pengaturan Alat Pengendali Pengguna Jalan guna aktivitas kemasyarakatan dalam wujud Konsep PERDA perlu diwujudkan untuk membenahi serta menata Alat Pengendali Pengguna Jalan pada aktivitas kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

show abstract

Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law

Cited by 3 publications

References 0 publications

Analisis Kebutuhan pada Literasi Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah

Analisis Kebutuhan pada Literasi Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah

Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Tinjauan Hukum Raperda Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan

Contact Info

Product

Resources

About