Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

<p>Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972, mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari sesuai sasaran dan arah pembangunan Lingkungan Hidup yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa fakta seperti masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan, lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup, serta kurang adanya keselarasan pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antarsektor terkait. Dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pengkajian hukum doktrinal, maka disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan hidup pada substansinya hanya terfokus pada “pengendalian lingkungan” dan dalam implementasinya di daerah cenderung bersifat administratif-kewilayahan dan berorientasi ekonomi. Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam agar supaya kebijakan keputusan yang diambil menggunakan perspektif jangka panjang dengan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutansecara terintegral serta mempertimbangan aspek sosial masyarakat.</p><p>First World Environment Conference held in Stockholm, Sweden in June 1972, encourage the Indonesian Government to commit steering the development to achieve sustainable prosperity and creating a sustainable Indonesia as targetedby Environment outlined in the Long Term Development Plan 2005 -2025. Article 33 paragraph (3) of the Indonesian Constitution of 1945 mandated that the management of natural resources should be oriented to the conservation of natural resources to ensure the preservation and sustainability of natural resources functions, using a comprehensive approach and unified patterned. However, in implementation, there are several facts such as lack of understanding of the importance of natural resource management and sustainable environment, weak of law enforcement causing excessive pressure on the environmental functions, even to the extent of environmental damage, the high level of environmental pollution, as well as lack of regulation’s harmony between central and local governments, as well as between sectors. With normative juridical approach and descriptive analysis through reviewing the doctrinal law, it is concluded that the environmental issues in substance only focused on “environmental control” and in its implementation in the region tend to be the administrative-territorial and economic oriented. Therefore there must be a paradigm changed in the management of natural resources so that policy making are used in a long-term perspective with promoting sustainable development and consideration of integrating the social aspects of society.</p>

Empowerment of the Fishermen Community in Pabeanudik Village: A Case Study of Legal Protection

“…With the quality and diversity of marine resources, it is appropriate to manage and utilize them for the benefit of the nation and state (Jazuli, 2015). In this case, the consideration of point a of Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 on Amendment to Law Number 31 of 2004 on Fishery (hereinafter referred to as Law No.…”

Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Ketahaan Ekonomi Lokal (Studi Literatur pada Destinasi Wisata Labuan Bajo)

“…Dalam laporan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada bidang SDA yang dikategorikan menjadi dua jenis, meliputi sumber daya hayati serta sumber daya non hayati (Djaelani, 2011). Adapun sifat dalam sumber daya alam dibagi menjadi tiga jenis yaitu sumber daya alam abadi, sumber daya alam terbarukan, sumber daya alam tidak terbarukan (Jazuli, 2015). Sumber daya alam hayati berawal dari hewan atau tumbuhan.…”

Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam

“…Istilah sumber daya alam secara yuridis dapat ditemukan di Ketetapan MPR RI Nomor IV/ MPR RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan SDA dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan: "Mendayagunakan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta. penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang undang (Jazuli, 2015).…”