Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Abstract

Abstractdaerah kesulitan untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran rakyat dalam hal ini masyarakat didaerah wilayah laut yang berujung pada ketidakadilan dalam mewujudkan hak konstitusional rakyat. Isu hukum yang dikaji adalah prinsip keadilan distributif pengelolaan sumber daya perikanan dalam otonomi daerah dan penerapan prinsip keadilan distributif dalam pengelolalaan perikanan dalam otonomi daerah. Prinsip keadilan distributif dalam usaha pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: manfaat, keadilan, kebersamaan, pemerataan dan pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan distributif berfungsi untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Dalam kajian otonomi daerah terkait dengan kebijakan negara dapat didelegasikan melalui pemerintah daerah. Terbuka peluang bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam dalam rangka mempercepat tercapai kesejahteraan khususnya di daerah.