Determinan Ketimpangan Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2020

Abstract

Kesejahteraan suatu masyarakat bukan hanya diukur berdasar tingkat besaran pendapatan nasional maupun pendapatan perkapitannya saja tetapi juga dilihat menurut alur pendistribusian pendapatan nasional itu sendiri mengalami ketimpangan atau tersebar secara merata. Bagi negara Indonesia, masalah ketimpangan sulit diatasi karena terdapat perbedaan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan pendapatan yang diperoleh masyarakatnya jauh lebih besar dibanding di perdesaan dikarenakan adanya sokongan dari instansi maupun perusahaan besar sehingga bisa memperoleh upah yang didapat sebanding dengan roda perekonomiannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan-hubungan antar variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan bantuan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis data panel dengan menggunakan bantuan Eviews 10, penggunaan metode pada penelitian ini memakai metode random effect model (REM). Hasil penelitian menyatakan variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan merupakan variabel tingkat pengangguran terbuka, variabel bansos tidak berpengaruh positif signifikan dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2020.

Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera

“…Di sisi lain, penelitian oleh Syahri & Gustiara (2020) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) memberikan dampak positif, meskipun tidak signifikan, dan tingkat kemiskinan memberikan dampak negatif dan signifikan. Nuriani (2019) menemukan bahwa variabel penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan dampak negatif yang tidak signifikan, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan dampak negatif dan signifikan, dan Upah Minimum Kota (UMK) memberikan dampak positif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian oleh Anshari et al ( 2019) menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.…”

“…Dalam Adisasmita (2013), pertumbuhan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi agar dapat menambah output yang dihasilkan, pertumbuhan ini dinilai melalui penggunaan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Nuriani, 2019). Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat menciptakan ekonomi yang maju dan masyarakat yang sejahtera.…”

“…Namun diketahui sejumlah ekonom juga berpendapat bahwa upah minimum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena dapat meningkatkan standar nilai upah dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata (Sungkar et al, 2015). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nuriani (2019), temuannya menyatakan bahwa regulasi Upah Minimum memberikan dampak positif, meskipun tidak signifikan, terhadap ketidaksetaraan pendapatan.…”

Economic contraction and inequality of two provinces with coastal characteristics in Sumatra: what are the causes?

“…In other words, there are intervening variables that are the direct cause of changes in economic inequality (changes increase or decrease). Theoretical studies explain that there is a functional/mathematical relationship between the three variables, namely economic contraction (economic growth), open unemployment, and economic inequality (Wahyu et al, 2021;Hariani, 2019;Nabila & Laut, 2021).…”

Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

“…World Bank (2016) dalam laporannya menyatakan permasalahan itu merupakan satu hal yang sangat kompleks dan serius. Hal itu karena melibatkan berbagai macam aspek, mulai dari aspek manusia, karakteristik alam, hingga kondisi geografis yang berbeda di setiap negara atau daerah.Eksistensi pembahasan mengenai disparitas pendapatan di negara berkembang sudah dilakukan kurang lebih 70 tahun lamanya (Nabila & Laut, 2021). Pembahasan tersebut bertujuan untuk menentukan arah kebijakan perekonomian yang telah terjadi.…”