Demokrasi dan Pengawas Pemilu

Kartini, Dede Sri

doi:10.31506/jog.v2i2.2671

Cited by 11 publications

(11 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pengawasan partisipatif yang tidak hanya mengandalkan lembaga struktural yang formal sangat penting untuk menjamin terselengaranya Pemilu secara damai dan menjaga kualitas demokrasi (Kartini, 2017). Pemilu yang demokratis sangat tergantung pada inovasi dan strategi pengawasan pada setiap gelaran Pemilu.…”

Section: Politik Uangunclassified

Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal

Muqsith

Subono

2022

IJD

View full text Add to dashboard Cite

Abstrak Politik uang adalah musuh besar dalam proses demokratisasi. Menjamurnya praktik politik uang akan mengurangi kualitas demokrasi dan menciderai integritas proses politik elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembuatan Desa Anti Politik Uang (DAPU) Bawaslu Kendal. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pemeriksaan sosial. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara secara mendalam terhadap jajaran Bawaslu Kendal dan Panwaslu Kecamatan Patean, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Jawa Tengah dan Bawaslu Kendal. Sementara data sekunder berasal dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kendal. Penelitian ini menemukan fakta bahwa program Bawaslu Kendal ini cukup berhasil menekan praktik politik uang untuk tidak terjadi di desa yang dijadikan program DAPU. Tetapi kebijakan ini juga berpotensi berjalan normatif saat proses penentuan desa tidak menggunakan variabel rekam jejak kasus politik uang yang pernah terjadi di desa tujuan program DAPU. Keberhasilan penekanan praktik politik uang harus diikuti sosialisasi melalui media sosial sehingga mampu memicu naiknya partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan demikian bisa membantu percepatan peningkatan jumlah dan sekaligus pemerataan DAPU di wilayah Kabupaten Kendal. Kata Kunci: Bawaslu, Desa, Anti Politik Uang. Abstract Money politics is a big enemy in the democratization process. The proliferation of money political practices will reduce the quality of democracy and harm the integrity of the electoral political process. This study aims to analyze the implementation of the policy of making the Anti-Money Politics Village (DAPU) of the Kendal Bawaslu. The research is qualitative using the social examination method. Primary data collection was carried out through in-depth interviews with the ranks of the Kendal Bawaslu and Panwaslu in Patean District, the Information Management and Documentation Officer (PPID) of the Central Java Bawaslu and the Kendal Bawaslu. Meanwhile, secondary data came from Bawaslu of Central Java Province and Bawaslu of Kendal Regency. This study found the fact that the Kendal Bawaslu program was quite successful in suppressing the practice of money politics from happening in the villages that were used as the DAPU program. However, this policy also has the potential to run normatively when the village determination process does not use the variable track record of money politics cases that have occurred in the DAPU program destination villages. The success of emphasizing the practice of money politics must be followed by socialization through social media so that it can trigger an increase in active public participation. Thus, it can help accelerate the increase in the number and at the same time the distribution of DAPU in the Kendal Regency area. Keywords: Bawaslu, Village, Anti-Money Politics.

show abstract

Section: Politik Uangunclassified

Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal

Muqsith

Subono

2022

IJD

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan dalam pengawasan rakyat. Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui perwakilan di parlemen (DPR, DPRD) (Kartini, 2017).…”

Section: Hasil Penelitian Dan Pembahasanunclassified

Peran Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Dalam Mendorong Kinerja Legislasi DPRD Kota Makassar

Agus

Randiawan

2021

j. sosialisasi.

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui dan memperoleh data empiris peran komite pemantau legislatif dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar. (2) Mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan komite pemantau legislatif dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan fokus pada fenomena, kejadian, perilaku. sikap, khusus dalam penelitian sosial. Teknik pengumpulan data yang digunanakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, yang digunakan untuk memperoleh data secara konkret yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1). Peran komite pemantau legislatif (KOPEL) dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar : a) Advokasi kebijakan pemerintah daerah meliputi: Sekolah parlemen KOPEL Indonesia, Workshop, Training Legal drafting. b) Riset dan pengembangan kinerja DPRD Kota Makassar meliputi Publik hearing, Menyiapkan draf analisis, rapat dengar pendapat. c) Pendampingan masyarakat sipil. (2). Tingkat keberhasilan komite pemantau legislatif (KOPEL) dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar diantaranya: a) Peningkatan pemahaman dalam menyusun peraturan, b) Peningkatan transparansi kapasitas kinerja sekretariat DPRD Kota Makassar, c) Memperkuat transparansi dukungan penerimaan aspirasi masyarakat, d) Memperkuat transparansi dengan fasilitas e-parlement kopel Sulawesi, e) Membangun keahlian legal drafting.

show abstract

“…At its essence, elections are a means available to the people to carry out their sovereignty following the principles stated in the Preamble to the 1945 Constitution. The election itself is a Democratic Institute that elects representative members the people in the MPR, DPR, DPRD, who in turn tasked with working together with the government, setting politics and running the government of the country (Kartini, 2017).…”

Section: Dynamics Of Election Violations and Bawaslu Findingsmentioning

confidence: 99%

Portrait of Political Campaign Violations at the 2019 General Elections in Pekanbaru

Pusparani

Putri

Agustina

et al. 2020

JOELS

View full text Add to dashboard Cite

This study discusses election violations in 2019, which occurred in Pekanbaru. Six reports found to Election Supervisory Agency (BAWASLU), but none of these reports was followed up by BAWASLU. This phenomenon is the basis for the researcher to conduct a study of election violations in Pekanbaru to identify the forms of violations that occur. This study uses a descriptive qualitative approach and selects the informants with purposive sampling. The data obtained from interviews with the Election Supervisory Agency Pekanbaru. The results of this study indicate that the form of violations that occur are indications of money politics committed by candidates, and there is a successful team conducting a campaign process during the quiet period.

show abstract

Demokrasi dan Pengawas Pemilu

Cited by 11 publications

References 0 publications

Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal

Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal

Peran Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Dalam Mendorong Kinerja Legislasi DPRD Kota Makassar

Portrait of Political Campaign Violations at the 2019 General Elections in Pekanbaru

Contact Info

Product

Resources

About