Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis

Supriyo, Doni Adi; Suwardi, Kaboel

doi:10.23887/jmpppkn.v2i1.130

Cited by 3 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Jaringan perjudian biasanya memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet untuk memudahkan transaksi dan menyamarkan jejak kejahatan (Bahri, 2023;Idik Saeful Bahri, 2020) keuntungan finansial yang besar dari kejahatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku. Perjudian juga kerap dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang karena hasil keuntungan dari kejahatan ini sering kali dicuci agar sumbernya tidak dapat dilacak (Supriyo & Suwardi, 2020).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Akbar Ramadhan,

Yusuf

2024

comserva

View full text Add to dashboard Cite

Di Indonesia, perjudian masuk dalam kategori kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas. Pasal 303 KUHP tentang pidana perjudian tampaknya belum cukup untuk membuat pelaku merasa takut dan jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim sudah sesuai serta apakah putusan nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim menunjukkan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normative dengan pendekatan statute approach. Data yang digunakan meliputi dokumen undang-undnag yang berlaku, dokumen putusan pengadilan, serta ditunjang dengan sumber lainnya dalam Pustaka-pustaka yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat kekeliruan dalam menjatuhkan Dakwaan Alternatif kepada terdakwa oleh penuntut umum yang memang secara fakta yuridis tidak memenuhi unsur-unsur dalam 2 pasal pertama. Namun, secara penegakan hukum, putusan ini telah memuat upaya penegakan hukum terhadap perjudian di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan terdakwa dalam kasus perjudian pada putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim terdapat kekeliruan, sebabnya secara fakta yuridis, terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan 1 dan 2, dimana terdakwa sebatas melakukan permainan dan tidak terlibat pendistribusian atau sebagai upaya menjadikan sebagai sumber pencaharian.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Akbar Ramadhan,

Yusuf

2024

comserva

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang tergolong dalam organized crime sebagaimana yang disampaikan dalam Convention against Transnational Organized Crime (Supriyo & Suwardi, 2020). Adapun yang menjadi defenisi tindak pidana pencucian uang menurut Amin Sunaryadi adalah perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum (Ramadhanti, 2022;Zhortisary dkk, 2022;Hasanah dkk, 2022;Dari, 2022).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dan hasil tindak pidana juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis. (Supriyo & Suwardi, 2020) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Money Laundering merupakan aktivitas ilegal yang bertujuan mengalihkan sejumlah uang hasil tindak pidana agar seolah berasal dari sumber yang legal. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.…”

Section: Hasil Dan Pembahasan Pencucian Uang Dan Etiologi Kriminalunclassified

Kajian Kriminologi Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Provinsi Kepulauan Riau

Purnomo,

Sibarani,

Silangit

et al. 2023

JPH

View full text Add to dashboard Cite

Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan terorganisir. Yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah pengubahan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi kedua setelah DKI Jakarta dimana menurut data laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terdapat 11.318 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sepanjang tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebanyak 4.475 Laporan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa beberapa faktor terjadinya fenomena tersebut disebabkan oleh letak geografis Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara tetangga, letaknya yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan beberapa negara tetangga, menjadikan Kepulauan Riau Provinsi ini sangat rentan terhadap tindak pidana pencucian uang.serta perkembangannya Kota Metropolitan seperti Kota Batam memiliki pusat hiburan malam terbesar di Indonesia, dan berkembangnya teknologi sistem transfer keuangan membuat transaksi pencucian uang sangat rentan terjadi.

show abstract

“…In Indonesia, money laundering activities not only harm the state financially, but can also strengthen other criminal activities, such as corruption, narcotics, and terrorism. Therefore, handling money laundering cases is an important issue that requires serious attention from the government, law enforcement, and the community (Supriyo & Suwardi, 2020).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Legal Aspects In Handling Money Laundering Cases In Indonesia

Riswanto,

Akbar Rachmatullah,

Rahman

et al. 2024

ajosh

View full text Add to dashboard Cite

Money laundering poses a serious threat to the integrity of the financial system and the stability of society, prompting the need for effective handling from all parties involved. This research discusses the legal aspects of handling money laundering cases in Indonesia. Using a descriptive-analytical qualitative approach, this study analyses the existing legal framework, its implementation in law enforcement practice, and the challenges faced by law enforcement officials in handling money laundering cases. Data was collected through literature study and analysis of money laundering cases that have been decided by the court. The results show that although Law No. 8/2010 has provided a strong legal foundation, there are still challenges in its implementation including limited resources, inter-agency coordination, and the development of increasingly sophisticated money laundering methods. Based on these findings, this research presents policy recommendations to strengthen law enforcement in handling money laundering offences in Indonesia.

show abstract

Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis

Cited by 3 publications

References 0 publications

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Kajian Kriminologi Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Provinsi Kepulauan Riau

Legal Aspects In Handling Money Laundering Cases In Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About