Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana Pengaruh Dewan Direksi Independen, Kepemilikan Manajemen dan Komite Audit, terhadap Penghidaran Pajak pada Perusahaan Industri metal dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Pengukuran Tax Avoidance menggunakan CETR.
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 sampel yang terdiri dari Sembilan perusahaan selama 5 tahun. Jenis penelitian yang mengunakan metode kuantitatif meupakan adalah dengan menggunakan pendekatan non random sampling. Teknis analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.
 Hasil penelitian menunjukkan Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) dengan nilai signifikannya sebesar 0,033 < 0,050). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa H1 yang diajukan dalam penelitian diterima dan terbukti, Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) dengan nilai signifikannya sebesar 0,018 < 0,050) dan Kepemilikan Manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) dengan nilai signifikannya sebesar 0,149 > 0,050).

Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender Dan Kinerja Berkelanjutan Terhadap Penghindaran Pajak

“…Dewan yang lebih besar memiliki keuntungan dengan lebih banyak informasi yang kolektif sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih baik, termasuk kebijakan dalam tindakan penghindaran pajak (Sumantri, Anggraeni, & Kusnawan 2018). Menurut teori agensi, ukuran dewan direksi yang besar akan membawa keunggulan dalam penentuan keputusan.…”

“…Maka hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dikaji oleh Sumantri et al, (2018) dan Jamei (2017). Hal ini tidak membuktikan bahwa semakin besar jumlah dewan yang menjabat, semakin sedikit beban pajak yang dibayarkan.…”

Corporate Governance, Kualitas Audit, Dan Kecenderungan Praktik Tax Avoidance

“…Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi perusahaan melalui hubungan antara pemilik, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pihak lainnya yang memiliki kepentingan, baik internal ataupun eksternal sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan (Sumantri, Anggraeni, & Kusnawan, 2018). Tandean (2015) berpendapat bahwa GCG adalah tata kelola yang baik pada suatu perusahaan yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha.…”

“…Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2019) dan Setyawan (2018), yang menunjukkan hasil bahwa PKI berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2015), Sumantri, Anggraeni, & Kusnawan (2018), dan Sunarsih & Oktaviani (2016), yang menemukan pengaruh negatif.…”

“…Penelitian tentang GCG dan penghindaran pajak telah banyak dilakukan dengan hasil yang masih belum konsisten. Artikel penelitian Avriliusqa (2020), Sandy & Lukviarman (2015), Sumantri, Anggraeni, & Kusnawan, (2018), serta Sunarsih & Oktaviani (2016) memberikan hasil bahwa proporsi komisaris independen memilki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, Akbar (2019); Setyawan (2018), Maretta, Widyastuti, & Darmansyah (2019), serta Subagiastra, Arizona, & Mahaputra (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.…”