Citizen Participation in Vietnam’s Local Government: Impact on Transparency and Accountability

Abstract

Around the world, a growing crisis of legitimacy and complex problem solving characterize a sense of change in the state-citizen relationship. In Vietnam, the Doi Moi (renovation) process was carried out by the Communist Party of Vietnam (CPV) and the Government of Vietnam (GoV). Public institutions engaged at grassroots level by implementing a decree on "Regulation on Democracy Exercise" with the vision of a participatory society to improve the living standard of the Vietnamese people in general in order to enhance public service specifically. This article conceptualizes the concepts of Citizen Participation, Transparency, and Accountability in Vietnam. In the contested debates of the link between citizen participation and the two governance aspects, transparency and accountability, the article realizes the importance of achieving the balance from both sides of practice, as well as strengthen institutions that can reduce inefficiency and have real effectiveness. The fact that Vietnam just embarked on experimenting with policy initiatives encourages stronger citizen participation. Importantly, citizens participate in a number of elections for their delegates to local and national legislatures. One specific characteristic of public participation in Vietnam is that citizens somewhat are limited in participation by the nomination procedures and restriction in institutions. The article as a brief literature review on citizen participation and establishes the linkages between these three concepts. It reviews policy mechanisms for citizen participation and central-local power relationship. It stresses two main findings after ISSN 2161-7104 2017 http://jpag.macrothink.org 39 performing sufficient empirical evidences. First, it argues that citizen participation can be an engine of good governance in local public institutions in Vietnam. Once policy window provides the population some space for their participation, it assures a widening scale of an efficient governing system. It founds that transparency and accountability of local governments are two outcomes of citizen participation. Journal of Public Administration and Governance

Determinants Analysis For The Quality Of Village Financial Statements

“…In line with this, the participatory principle also demands the same duty, in which the community is positioned as the beneficiary and a planner as well as an implementer of policies. Another positive impact regarding this according to Hoa and Zamor (2017) is that community participation tends to be an engine for creating good governance.…”

Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya?

“…Meijer (2013) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai bentuk ketersediaan informasi tentang pelaku pertama yang memungkinkan pelaku kedua menilai aktivitas atau kinerja pelaku pertama. Senada dengan itu, Hoa and Garcia (2017) juga berpendapat bahwa transparansi adalah bentuk kelapangan pengguna kebijakan untuk mendapatkan saluran informasi, dan informasi itu dipublikasikan menggunakan sarana publik atau dengan cara lain. Baur dan Grimes (2012) berpendapat bahwa transparansi adalah ketersediaan, dan kemudahan bagi para aktor, baik internal maupun eksternal untuk mengakses dan menyebarkan informasi yang relevan untuk dievaluasi, baik dalam hal aturan, proses maupun capaiannya.…”

Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Indonesia: Dasar Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sigi

“…Hoa & Zamor (2017) menyatakan bahwa transparansi adalah mengetahui tentang apa yang institusi pemerintah dan pejabat publik lakukan, serta pembenaran atas keputusan atau tindakan mereka. Transparansi adalah bentuk dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi dengan mudah, dan informasi tersebut disajikan secara terbuka melalui media publik sehingga transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi dan diseminasi informasi publik (Hoa & Zamor, 2017). Transparansi akan mampu menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat (publik) sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya apa yang diinginkan masyarakat dengan mudah dapat diketahui pemerintah.…”