Chronic Disease of State Corporatism in Indonesian Village Government

Abstract

The institutional regulation of the Indonesian village government from the Dutch colonial era (1906) until the Reform Era has practically shown controversy of pros and cons. Through correct regulation, the village should be able to prosper. However, the applied regulation as a tool of social engineering during the inter-period has failed to bring the village to prosper. The legal gaps are whether the applied state-corporatism norms on Indonesia village regulation have met the principles of good local governance. This study aims to provide corrections to the heresy of legal construction of the village regulations. This legal method of study was a nomological type with a statute approach. The technical analysis used was content analysis. The results showed that the legality of the village government status, which is state-corporatism containing in norms of the provision of Number 1, Number 2, Number 7, Article 6 paragraph (1), Article 6 paragraph (1) of the Law 6/2014 is not synchronous vertically to the 1945 Constitution. The results of the legitimacy study also revealed that Articles 12, 19, 19 (b)(c)(d), 69 of Law 6/2014 concerning the Authority and Changes of the Status of Urban Villages (Gesellschaft) into Common-Village (gemeinschaft) implies horizontal disharmony to the Law 30/2014 concerning Government Administration. Therefore Law 6/2014 needs to be revoked and replaced with an organic law derived from Articles 18, 18A and 18B of the 1945 Indonesia Constitution.

Untitled

“…Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana elit-elit/ pimpinan organisasi/ kelompok kepentingan memainkan dominasi kepentingannya dengan memanfaatkan peluang yang ada baik dari sisi kebijakan maupun narasi-narasi kesejahteraan yang dibangun. Masyarakat kebanyakan terutama di desa lokasi industri garam selalu tunduk pada berbagai program strategis pemerintah supra desa dan menjadi perpanjangan korporatisme negara (Kridasakti et al, 2022). Padahal desa telah diberikan otonomi dan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya.…”

Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Dalam Pendekatan Budaya Tahun 2020

“…Jumlah kasus konflik yang terjadi antara keluarga dan pendukung salah satu calon kepala desa pasca pemilihan kepala desa di Desa Tunggul Bulin Tahun 2020 dapat dilihat pada tebel berikut: Berdasarkan dari fenomena konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa Tunggul Bulin di Kecamatan Tabir Ilir pasca pemilihan kepala desa sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi karakter masyarakat setempat. Dalam hal ini, jika dilihat dari sejarah masyarakat Tunggul Bulin pada umumnya yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dengan menjaga keharmonisan dan keamanan dalam segala aspek kehidupan, terlebih lagi dalam menentukan pemimpin atau kepala desa (Bawono et al, 2019;Kridasakti et al, 2022;Saputra et al, 2019;Xi, 2018).…”