Investment has a very important role in national economic development, including agricultural sector. In the long-run macroeconomic perspective, investment will increase capital stock, by which production capacity of the community can be increased that, in turn, accelerates national economic growth. This paper aims to list the investment problems, to know the future prospect of agricultural investment, and to formulate policy for promoting agricultural investment in Indonesia. From the findings, some policy suggestions to encourage growth of investment are as follows: (1) To create political, social and economic stability; (2) To develop good and clean government, as well as longterm policy consistency, clearness and assurance, and efficient bureaucracy; (3) To develop efficient function of financing sector and conducive labor relation systems; (4) To generate easier and simpler taxing system as well as export-import and domestic trade procedures; (5) To make land ownership or contract by private company easier, but the majority of agricultural lands are not owned and operated by foreign company; (6) To cancel all regional regulations (Perda) which hamper investment and business activities; and (7) To increase public investment needed as complement for private company and smallholder's investment in agricultural sector.
Key words : agricultural investment, investment climate, investment policy
ABSTRAKInvestasi mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian. Dalam perspektif jangka panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital, dimana penambahan stok kapital akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Makalah ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan investasi, melihat prospek investasi pertanian, dan merumuskan kebijakan untuk mendorong investasi di bidang pertanian di Indonesia. Beberapa saran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan investasi adalah: (1) Menciptakan stabilitas kondisi politik, sosial dan ekonomi; (2) Membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, adanya konsistensi, kejelasan dan kepastian kebijakan pemerintah jangka panjang, serta birokrasi yang efisien; (3) Menciptakan fungsi sektor pembiayaan yang efektif dan sistem ketenagakerjaan yang kondusif; (4) Menciptakan sistem perpajakan dan prosedur perdagangan ekspor-impor dan domestik yang mudah dan sederhana; (5) Mempermudah kepemilikan atau kontrak tanah perusahaan swasta, tetapi mayoritas lahan pertanian jangan