Arus Utama Wacana Identitas Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan MK di Media Daring Kompas.com

Abstract

Pemberitaan tentang penghayat kepercayaan meningkat drastis sejak Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 di sahkan tahun 2017. Pemberitaan ini tersebar dalam surat kabar, berita televisi dan artikel berita daring seperti Kompas.com, Suara Merdeka, Detik dan Republika. Pemberitaan yang memuat isu sensitif tentang formalisasi identitas penghayat kepercayaan kemudian menjadi perhatian publik. Penelitian ini kemudian difokuskan pada wacana yang muncul dalam pemberitaan identitas penghayat kepercayaan di Kompas.com. Pendekatan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diambil pada artikel berita Kompas.com pada kurun waktu 7 November 2017 sampai Desember 2021. Analisis data dilakukan dengan memadukan Textual Network Analysis (TNA) dan Critical Discourse Analysis (CDA) dengan bantuan software NVIVO, WordIJ dan Gephi. Hasil penelitian diketahui bahwa formalisasi identitas penghayat kepercayaan masih mengalami hambatan dalam konteks diskriminasi dan eksklusi yang masih terjadi dan dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kedua, wacana yang terbangun dalam pemberitaan Kompas.com terdiri dari lima pokok yang secara umum mendorong komitmen pemerintah dalam implementasi formalisasi identitas penghayat kepercayaan. Walaupun di dalamnya masih memunculkan kontrol absolut dari negara terkait dengan kemerdekaan dan kesetaraan dalam memeluk kepercayaan dan agama.Reports about believers have drastically increased since the Constitutional Court's Decision Number 97/PUU-XIV/2016 was ratified in 2017. This news is spread in newspapers, television news, and online news articles such as Kompas.com, Suara Merdeka, Detik, and Republika. Reports that contain sensitive issues regarding the formalization of the identity of believers then become public attention. This research is then focused on the discourse that appears in the news on the identity of believers in Kompas.com. The research approach uses qualitative methods with descriptive research types. The data source was taken from a news article from Kompas.com from November 7, 2017, to December 2021. Data analysis was carried out by combining Textual Network Analysis (TNA) and Critical Discourse Analysis (CDA) with the help of NVIVO, WordIJ, and Gephi software. The results of the study show that the formalization of the identity of believers in belief still faces obstacles in the context of discrimination and exclusion that still occur and are carried out by the majority group. Second, the discourse that was developed in the Kompas.com news coverage consisted of five main points that in general encouraged the government's commitment to the implementation of the formalization of the identity of believers. Although in it still raises absolute control of the state related to independence and equality in embracing beliefs and religions.

Asserting civic space of micro religious minorities: Evidence from Indonesia

“…Although explanations are varied from one to another, the main argument of this approach emphasizes the state as the primary determinant of discrimination. This approach is also found in a large number of Indonesian studies on religious politics and discrimination (Fahrudin, 2019; Hasan, 2017; Ropi, 2017; Setara Institute, 2018; Wahid 2020), asserting that the state becomes the main actor of religious politics and discrimination in terms of how it maintains its relations and alliance with religious communities, as well as how it adopts particular religious symbols or values (Dagg, 2001; Hefner, 2018; Lindsey & Butt, 2016; Ropi, 2017).…”