Arah Politik Muhammadiyah dalam Pemilihan Presiden 2019: Sebuah Analisis Framing Media Online

Abstract

This paper aims to discover how to frame Muhammadiyah’s political direction news in the 2019 Presidential Election on Republika.co.id, Kumparan.com, and Tribunnews.com. From this phenomenon arises a question of precisely the political direction of Muhammadiyah in the 2019 Presidential Election? The method used in this research is the framing analysis of Robert N. Entman’s model, which states that each media constructing news must go through two stages, namely the selection of issues and the highlighting of aspects. Analyzing data obtained through 4 steps, (1) Define problems, (2) Diagnose causes, (3) Make moral judgment, and (4) Treatment Recommendation. This research shows that Muhammadiyah is a social organization in an association engaged in da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar and Tajdid. Muhammadiyah as a religious movement has always been a lyric for the participants of the presidential election because it has an excellent political power second after Nahdlatul Ulama (NU), which is said to be a representation of the voice of Muslims. In early September, the number one vice-presidential candidate, Ma'ruf Amin, visited the central office. Muhammadiyah, and the previous month, the number two pair, Prabowo-Sandiaga, also asked for a blessing to participate in the 5th Annual event. After that, I reveal that this study showed three online mass media: Republika.co.id, Kumparan.com, and Tribunnews.com in their coverage of Muhammadiyah's political direction in the 2019 presidential election were neutral. Muhammadiyah, as a religious organization, chose consistency to maintain neutrality in the presidential election and give all Muhammadiyah citizens freedom to vote at the five-yearly event.Paper ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaian berita arah politik Muhammadiyah pada Pemilihan Presiden tahun 2019 di portal berita Republika.co.id, Kumparan.com dan Tribunnews.com. Dari fenomena ini muncul sebuah pertanyaan kemana sebenarnya arah politik Muhammadiyah pada Pemilihan Presiden Tahun 2019? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing model Robert N. Entman, yang menyatakan bahwa setiap media mengkontruksi berita harus melalui dua tahap, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek. Data yang diperoleh dianalisis melalui 4 tahap, (1) Define problems, (2) Diagnose causes, (3) Make moral judgement, dan (4) Treatment Recommendation. Penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk persyarikatan yang bergerak pada wilayah dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid. Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan selalu menjadi lirikan bagi peserta pemilihan presiden di setiap waktunya, sebab digadang-gadang memiliki kekuatan politik yang menjanjikan kedua setelah Nahdlatul Ulama (NU) yang konon merupakan representasi dari suara umat Islam. Pada awal bulan September yang lalu, calon wakil presiden nomor urut 1 Ma’ruf Amin berkunjung ke kantor PP. Muhammadiyah, dan bulan sebelumnya, pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo-Sandiaga juga meminta restu untuk mengikuti ajang 5 Tahunan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan ketiga media massa online yakni: Republika.co.id, Kumparan.com dan Tribunnews.com dalam pemberitaannya terhadap arah politik Muhammadiyah dalam Pilpres 2019 bersikap netral. Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan memilih istiqomah menjaga netralitas dalam Pilpres tersebut dan memberikan kekebasan bagi seluruh warga Muhammadiyah untuk memberikan hak suaranya pada perhelatan lima tahunan tersebut.

Mapping Hate Speech on Social Media: Religion-State Relations in Indonesia

“…The word had run, seen from communication labeling, is a derogatory or demeaning epithet or designation mentioned in a tendentious manner as a title or epithet identified with a particular religion. The word had run stands for the word desert lizard, which is attached to those who are Muslim and have different political views from the government and often criticize all forms of state policy decided by the government and are considered not in favor of the welfare and interests of the people and Indonesian people (Ridho, 2019).…”