Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia

Bahiej, Ahmad

doi:10.14421/sh.v1i2.1920

Cited by 5 publications

(5 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

“…Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pidana dalam rangka mempertahankan hidup. Pidana dimaksudkan untuk mencegah manusia mengancam kehidupan manusia yang lainnya (Bahiej, 2021).…”

Section: Efek Jera Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesiaunclassified

Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia

Gafffar,

Darliana,

Sapriadi

2023

al-ahkam

View full text Add to dashboard Cite

Perjalanan pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia mengalami diskusi panjang terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Efek jera pemidanaan dalam konteks hukum Islam dapat dilihat dari pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama: mengungkap efek jera dalam sistem pidana hukum Islam dan membandingkannya dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua: Menakar peluang penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (lybrary research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hukum dan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut mempunyai hubungan timbal balik.Pemidanaan dalam hukum Islam merupakan seperangkat hukum yang menekankan pemberian efek jera pada pelaku kejahatan sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Hal itu karena hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Penerapan hukum Islam dapat tercapai apabila para legislatif menyepakati pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

show abstract

“…Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pidana dalam rangka mempertahankan hidup. Pidana dimaksudkan untuk mencegah manusia mengancam kehidupan manusia yang lainnya (Bahiej, 2021).…”

Section: Efek Jera Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesiaunclassified

Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia

Gafffar,

Darliana,

Sapriadi

2023

al-ahkam

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai dimana perbuatan seseorang manusia dapat dikenakan hukuman/pidana. Unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta orang atau pelakunya yakni adanya kesalahan pada diri pelaku (Bahiej, 2015).…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

“…Inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, Menurut Soedarto dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan (Sudarto, 1990). Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinaan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutus bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku (Bahiej, 2015).…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Jinayat

Friwarti,

Fadhlianti

2023

tasyri

View full text Add to dashboard Cite

Hukum jinayat memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah adalah perzinahan dan mengancamnya dengan hukuman yang berat, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak. Sedangkan menurut KUHP, perzinahan hanya dapat terjadi jika hubungan kelamin di luar nikah tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sanksi pembuktian tindak pidana perzinahan menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan Qanun Jinayat, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini yaitu Menurut pandangan Qanun Jinayat bahwa konsep zina menurut Pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam hukum jinayat. Di dalam Hukum Positif berdasarkan pasal 284 ayat 1 hanya memberikan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Sedangkan di dalam hukum Jinayat, dalam pemberian sanksi Qanun Jinayat berdasarkan Pasal 33 dihukum cambuk maksimal sebanyak 100 (seratus) kali cambuk, apabila kembali mengulangi jarimah zina ini dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda. Kata Kunci: Perbandingan Sanksi, Perzinahan, KUHP dan Qanun Jinayat.

show abstract

“…ataukah demi tegaknya hukum? namun satu hal yang pasti, tolak ukur keberhasilan sistem pemidanaan bukanlah kuantitas narapidana yang terjebak di Lembaga pemasyarakatan (Bahiej, 2012).…”

Section: Hasil Dan Pembahasan Konsep Restorative Justiceunclassified

Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik

Aminah,

Rafsanjani

2023

Restorative

View full text Add to dashboard Cite

Abstract. Domestic violence is a common thing experienced by everyone, whether they realize it or not. Domestic violence is commonly manifested as physical violence, which results in physical injuries to the victims, the majority of women and children. The effects include injuries, psychological disorders, disability, and even death. Restorative justice brings a new dynamic for both parties involved in domestic violence cases, where the resolution of the criminal cases does not have to be achieved through a trial in court, which is expensive, time- and resource-consuming, and most importantly, provides no room and opportunity for the perpetrator to amend their mistakes. This research uses normative research methods, where we collect legal sources and materials from literature, books, reports, laws, and journals to expert opinions, which are then analyzed to solve the problems being discussed. The finding of the study shows that restorative justice is strongly oriented towards fulfillment of the victims’ rights, restoring the victims’ mental condition, and helping the perpetrator take responsibility for all the damages suffered by the victim. However, in its implementation, while restorative justice was expected to be pro-victim, it instead turned into a legitimizing tool for perpetrators to avoid criminal punishment as stated in Law number 23 of 2004 concerning the Eradication of Domestic Violence. In implementing the main principles of restorative justice, human resources with adequate competence regarding knowledge, understanding and ability in terms of implementing restorative justice mechanisms is required. Furthermore, law enforcement officers and the public must also be educated about gender justice and a culture of equality to minimize the repetition of similar cases. Keywords: Domestic violence, Law 23/2004, restorative justice Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal biasa yang dialami oleh semua orang, baik disadari maupun tidak. Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, yang mengakibatkan di antaranya luka-luka pada fisik korban, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak. Efek yang ditimbulkan meliputi luka-luka, gangguan psikologis, kecacatan, hingga kematian. Hadirnya restorative justice membawa angin segar bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam menyelesaikan permasalahan tidak harus dengan meja hijau, selain karena mahal, waktu, dan tenaga juga ikut terkuras, dan yang paling penting, tidak ada ruang bagi pelaku dalam memperbaiki kesalahannnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif, yaitu mengumpulkan sumber dan materi hukum dari literatur, buku, laporan, undang-undang, jurnal, hingga pendapat ahli yang dilakukan analisa dalam menyelesaikan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justive sangat berorientasi pada pemenuhan hak korban, pemulihan kondisi mental korban, dan membantu pelaku bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita korban. Namun, dalam implementasi di lapangan, restorative justice yang diharapkan pro korban, malah berbalik menjadi alat legitimasi bagi pelaku untuk menghindar dari hukuman pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mewujudkan prinsip utama restorative justice, maka diperlukan sumber daya manusia yang kapasitasnya mumpuni terkait pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam hal penerapan mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, para aparat penegak hukum dan masyarakat juga perlu diedukasi tentang keadilan gender dan budaya kesetaraan untuk meminimalisir pengulangan kasus serupa. Keywords: kekerasan dalam rumah tangga, restorative justice, UU PKDRT

show abstract

Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia

Cited by 5 publications

References 0 publications

Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia

Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia

Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Jinayat

Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik

Contact Info

Product

Resources

About