Analysis of the Role of Technical Implementing Unit of the Ministry of Environment and Forestry in Forestry Decentraliztion Implementation

Abstract

The role of Technical Implementing Unit (TIU) is one of prominent issues of decentralization. A study was carried out to identify decentralization issues in South Sulawesi and East Java Provinces as well as to ABSTRAKPeran Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi salah satu isu desentralisasi. Kajian ini mencoba mengidentifikasi isu terkait desentralisasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur sekaligus mengukur sikap pemangku kepentingan di provinsi tersebut tentang keberadaan UPT. Hasil penelitian menunjukkan beberapa UPT seperti BKSDA, BTN, BPA, BPKH, dan Balai Diklat LHK masih dirasakan perannya oleh pemerintah daerah. Sedangkan BPHP dan BPDASHL tidak diperlukan di daerah karena fungsi dan kewenangannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Demikian juga dengan BPTH dan Balai Litbang LHK yang oleh daerah dinilai kurang berperan. Isu desentralisasi di Jawa Timur yang mengemuka adalah penempatan personil pejabat daerah yang tidak sesuai dengan kompetensi, pendanaan pembangunan kehutanan dari APBD yang sangat kecil, gencarnya tuntutan masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan dan tumpang tindih kewenangan. Sedangkan di Sulawesi Selatan adalah pelemahan kapasitas instansi kehutanan daerah, penyalahgunaan wewenang, tertundanya pemantapan kawasan, ego instansi vertikal dan koordinasi. Sikap pemangku kepentingan di Jawa Timur terhadap keberadaan UPT dari pengukuran indikator Good Forest Governance (GFG) dan kapasitas organisasi adalah netral sedangkan di Sulawesi Selatan baik.Kata kunci: Desentralisasi kehutanan; unit pelaksana teknis; good forest governance.