Analisis Undang-undang Desa

Abstract

Policies on villages in Indonesia have experienced ups and downs since theRepublic of Indonesia was established. The regulation of the village is urgent because thevillage has a strategic position in development in Indonesia. Further the existence ofvillages in Indonesia had already existed before the Indonesian republic was established.In this article, we analyze the policy on villages by making comparisons of some villageregulations starting before the republic of Indonesia was established, at the beginning ofindependence and until now. This research is library research, and the main data comesfrom book and journal publications available in Indonesia since before independenceuntil post independence. This research is ultimately useful for any policy study on villageregulation. The results of the policy analysis on the village law show that several lawsand regulations concerning the village in the past have reduced independence and natural conditions of the village. Law number 5 of 19th7e9 hsoavs erreediguncteyd,the authenticity and uniqueness of the village from its natural conditions by carrying outuniformity on the form of villages and village government in Indonesia. However, withthe enactment of Law number 6 of 2014, the sovereignty, independence and naturalconditions of the village are given the right and authority to return to their originalnatural forms with the recognition of the right to recognize and subsidiarity.Keywords: Village Law, Recognition, Subsidiarity, Village Sovereignty, VillageCommunity

Strategi Penggunaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Kegiatan Bum Desa Pasti Jaya Abadi Desa Pasti Jaya

“…6 Tahun 2014 tentang Desa telah diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan sehingga masyarakat desa diharapkan bukan lagi sebagai penonton pelaksana pembangunan di daerahnya namun harus dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan desa. (Fanani et al, 2019). Otoritas yang diberikan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa dengan mendayagunakan asset dan potensi desa akan memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.…”

Pendampingan Rancangan Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

“…Terlepas dari pemaknaan desa tersebut bahwa beberapa peraturan perundangundangan tentang desa di masa lalu telah mereduksi kedaulatan, kemandirian dan kondisi alam desa (Fanani et al, 2019). Sedangkan temuan lain mengatakan desa memiliki interaksi yang paling dekat dengan masyarakat, kemudian kebijakan dapat ditekankan pada peraturan desa pada khususnya tentang bagaimana mengelola atau manajemen bencana secara antisipatif kekhasan desa itu sendiri sehingga dapat meminimalisir risiko bencana (Hijri et al, 2020).…”

Sistem Informasi Program Kerja Desa Baebunta berbasis Web

“…Heru Wirawan Wahid a,1,* , Harlinda a,2 , Syahrul Mubarak a,3 a Program Studi Teknik informatika,Fakultas Ilmu Komputer,Universitas Muslim Indonesia,Jl.Urip Sumoharjo KM.05, Makassar, 90231 ,Indonesia 1 heruwirawan999@umi.ac.id; 2 hj.linda@yahoo.com; 3…”

“…Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur pembangunan di wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, potensi dan sumber daya yang dimiliki [1], [2]. Kini Undang-Undang tersebut telah berkembang dan pecah menjadi dua, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [3], [4]. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah pembangunan yang dilakukan harus berjalan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat, daerah, sampai kepada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu Desa.…”