Analisis Stakeholders dalam Pengembangan dan Penerapan Standar Biodiesel

Abstract

Sejak Indonesia menjadi negara pengimpor minyak, bahan bakar nabati menjadi pilihan alternatif bahan bakar. Pemanfaatan bahan bakar nabati semakin pesat ketika pemerintah mewajibkan pencampuran biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 20% atau B-20 pada tahun 2016, yang kemudian meningkat ke B-30 pada tahun 2020. Kebijakan implementasi biodiesel di Indonesia didorong oleh regulasi dan sangat bergantung dengan subsidi. Standardisasi menjadi salah satu acuan dalam regulasi implementasi biodiesel sehingga studi ini ditujukan untuk menganalisis keterlibatan stakeholders dalam pengembangan dan penerapan standar biodiesel di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh dalam studi ini berasal dari Focus Group Discussion, Laporan Hasil Uji Coba B-30, dan regulasi yang dipublikasikan oleh Pemerintah Indonesia. Hasil studi ini menunjukkan terdapat 17 regulasi yang mendukung implementasi biodiesel di Indonesia. Standardisasi menjadi acuan dalam salah satu regulasi dimana terdapat 39 stakeholder yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan standar minyak nabati jenis biodiesel di Indonesia. Keberterimaan biodiesel menjadi perhatian pemerintah melalui kegiatan road test di kendaraan. Karena keberlangsungan kebijakan implementasi biodiesel di Indonesia yang sangat bergantung dengan subsidi sehingga perlu dikembangkan model bisnis yang dapat mendorong pasar bahan bakar nabati yang lebih luas.

Utilization of palm oil based biofuel to support sustainable energy transition in Indonesia

“…The incentives provided by the government for biodiesel production will not stop as long as biodiesel is still being developed as a sustainable fuel [24]. The sustainability of the biodiesel implementation policy in Indonesia needs to be studied further in terms of its business model because the policy is very dependent on subsidies originating from export retribution on palm oil products and their derivatives so that if there are export problems, they are vulnerable to influence the provision of subsidies to B30 [23].…”