Analisis Stakeholder untuk Mendukung Peran Banyuwangi Children Center dalam Upaya Menurunkan Kekerasan Seksual pada Anak

Abstract

Banyuwangi Children Center (BCC) is one of city mayor’s effort to prevent children’s sexual abuse. However, the community felt the role of BCC in preventing children’s sexual abuse was not optimal since 2016. Stakeholder’s engagement may play an important aspect to support BCC in preventing children’s sexual abuse. The objective of this study was to analyze the role of stakeholders in supporting BCC in the prevention of children sexual abuse. This study used a qualitative design with in-depth interview to all related to the prevention of children sexual abuse (Police department, women and children protection bureau, women empowerment and family planning bureau, and BCC. The results showed the role of the BCC was supported by the existence of policies on child-friendly areas from the local government, positive responses from active community involvement in reporting incidents of sexual violence against children, and good coordination by cross-sector in the socialization and handling of cases of sexual violence against children in Banyuwangi. Therefore, it can be concluded that stakeholders provide positive support in the role of the BCC but still need attention from local governments to provide facilities for cross-sectoral so that all cases of sexual violence against children in Banyuwangi can be handled properly. Keywords: stakeholder, Banyuwangi Children Center, child protection, sexual assault
 Abstrak
 Banyuwangi Children Center (BCC) merupakan salah satu upaya walikota Banyuwangi untuk meminimalisir kekerasan seksual pada anak. BCC terbentuk sejak 2016 namun perannya masih kurang dirasakan oleh masyarakat di Banyuwangi. Stakeholder merupakan pihak yang berperan penting untuk mendukung peran BCC di Banyuwangi. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran stakeholder untuk mendukung peran BCC dalam upaya menurunkan kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain cross-sectional. Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara mendalam pada tujuh informan yang memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang perannya dalam mendukung BCC yaitu Kepolisian Resort Banyuwangi, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan Banyuwangi Children Center. Hasil penelitian menunjukkan peran BCC mendapat dukungan dengan adanya kebijakan tentang kawasan ramah anak dari pemerintah daerah, respon positif keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian kekerasan seksual pada anak, dan koordinasi yang baik oleh lintas sektor dalam sosialisasi dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa stakeholder memberikan dukungan yang positif dalam peran BCC namun masih perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas bagi lintas sektor dan meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat Banyuwangi agar seluruh kasus kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi dapat tertangani dengan baik.
 Kata kunci: stakeholder, Banyuwangi Children Center, perlindungan anak, kekerasan seksual, good health and wellbeing

Peran Stakeholder dalam Pencegahan Kekerasan Anak dan Pelecehan Seksual di Kabupaten Bojonegoro

“…(Elista et al, 2021) Sebelumnya peneliti telah mencari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan mendalami topik ini. Riset milik (Nurmala et al, 2021) menunjukkan peran stakeholder memiliki fungsi porsi tanggung jawab yang sama sesuai dengan program kegiatan yang tertuang pada SK. Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Erika Vivian Nurchahyati.…”

Kesiapan BCC (Banyuwangi Children Center) dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak di Banyuwangi

“…Budaya di beberapa wilayah di Indonesia juga masih mendukung pernikahan anak yang cenderung merugikan perempuan (2). Penelitian yang dilakukan di Banyuwangi tahun 2016 menunjukkan bahwa memiliki keluarga korban kekerasan seksual dapat memberi dampak traumatis, keluarga seolah mendapat aib, dan merasa dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat (3). Meski data yang akurat belum diperoleh, namun data yang diperoleh melalui suatu penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak serta laporan yang masuk ke pihak-pihak berwajib menunjukkan angka yang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak untuk meminimalisir kasus tersebut (4).…”

“…Sebanyak 67% dari kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual (5). Penelitian kualitatif tentang pencegahan dini kekerasan seksual di Banyuwangi yang mengambil informan anak dan orang tua serta guru juga menunjukkan bahwa responden orang tua dan guru mengakui pernah mengalami dan melihat pelecehan dan atau kekerasan seksual semasa kecil dilakukan oleh orang yang tidak pernah diduga yang memiliki posisi atau jabatan yang baik di masyarakat (3).…”

“…Salah satu faktor yang mendukung dalam perilaku pencegahan dini terhadap kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi yaitu keberadaan BCC (Banyuwangi Children Center). Pada penelitian ini diketahui telah ada kebijakan yang ramah anak dan keberadaan BCC, akan tetapi belum tersosialisasi dengan baik pada masyarakat (dalam hal ini anak, guru dan orang tua siswa) sehingga mereka belum sepenuhnya mengetahui peranan BCC, program kegiatan yang dilakukan, service center, serta isi dari kebijakan ramah anak tersebut (3). Sosialisasi dan penyediaan sarana prasarana oleh stakeholder masih menjadi masalah kendala stakeholder yang terlibat dalam BCC untuk menurunkan kekerasan seksual (7).…”

Stakeholder Salience Analysis in the Policy Formulation of Anti-Violence Against Women and Children

“…This research also tries to find the state of the art from previous studies to indicate the gap analysis, which includes knowledge, empirical, and theoretical novelties. Previous studies used power interest grid (Nurfatriani, Darusman, Nurrochmat, & Yustika, 2015), situation analysis model (Nurmala, Sari, Dewi, & Devi, 2021), modified stakeholder analysis (Mulyaningrum et al, 2013), thematic approach and net-map technique (Godakandage et al, 2017), network theory (Ancker & Rechel, 2015;Edelenbos & Klijn, 2006), Kingdon's stream model (Fischer & Larsen, 2016), stakeholder committee model (Malfait, Hecke, Hellings, Bodt, & Eeckloo, 2017), and public engagement (Cuppen, Brunsting, Pesch, & Feenstra, 2015) as their conceptual framework. The conceptual framework has not been able to observe the complex and colourful phenomenon of stakeholders, especially in the case of policy formulation in Aceh.…”