2007
DOI: 10.21512/commit.v1i2.478
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Analisis Permasalahan Pengadaan Infrastruktur Ti Instansi Pemerintah: Pengalaman Dari Pendampingan BPKP

Abstract: Considering on the amount of money expenses, the Procurement of government IT Infrastucture is significantlyincreased. But, the increased of IT infrastructure expenses has not been supported by a good procurement process.Whereas, procurement process of IT infrastructure is one of IT governance parts, that is a system realization processaccording to Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional that published by Communicationand Information Ministry. Article discusses problem analysis on … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1

Citation Types

0
0
0
2

Year Published

2017
2017
2017
2017

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(2 citation statements)
references
References 0 publications
0
0
0
2
Order By: Relevance
“…Pengadaan pemerintah, khususnya di bidang Pengadaan Teknologi Informasi, menghadapi beberapa kendala seperti: permasalahan penyusunan anggaran untuk Pengadaan Teknologi Informasi, penyusunan kebutuhan untuk pengadaan (requirements), pembahasan kontrak, dan lain lain. [1] Selain itu, pengadaan Teknologi Informasi kerap menjadi sumber inefisiensi anggaran. Belanja TI yang besar memunculkan risiko penyelewengan yang besar pula.…”
Section: Pendahuluanunclassified
See 1 more Smart Citation
“…Pengadaan pemerintah, khususnya di bidang Pengadaan Teknologi Informasi, menghadapi beberapa kendala seperti: permasalahan penyusunan anggaran untuk Pengadaan Teknologi Informasi, penyusunan kebutuhan untuk pengadaan (requirements), pembahasan kontrak, dan lain lain. [1] Selain itu, pengadaan Teknologi Informasi kerap menjadi sumber inefisiensi anggaran. Belanja TI yang besar memunculkan risiko penyelewengan yang besar pula.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Harahap [1] Prinsip Sustainable Procurement dari ISO 20400 merupakan prinsip Pengadaan yang menjadi acuan bagi organisasi-organisasi yang ada di dunia, salah satunya adalah negara/organisasi pemerintahan.…”
Section: Tinjauan Pustakaunclassified