Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua yang semakin meningkat. Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan ketertinggalan yang telah lama, yang pada gilirannya menimbulkan persoalan baru. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan sarana serta prasarana lain, beririsan dengan kepentingan masyarakat adat di Papua. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertumpu pada hasil penelitian di lapangan. Tujuan yang ingin diperoleh ialah menganalisis penyelesaian konflik kebebasan untuk berbuat sesuatu pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura Papua. Hasilnya menunjukan bahwa hukum pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari hak kebebasan berkspresi. Jauh sebelum terciptanya UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), masyarakat hukum kita telah mengenal kebebasan berkspresi. Konflik yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pihak lainnya yang terjadi hampir diseluruh Indonesia salah satunya dikarenakan adanya ketidakpastian wilayah tanah ulayah masyarakat hukum adat tersebut. Cara penyelesaian yang dapat ditempuh selama ini adalah melalui upaya litigasi yakni melalui pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan.

Analysis of The Role Based on The Customary Criminal Justice System of Dayak Bangkalaan in The National Criminal Justice System

“…Common law rules can change in response to the changing effects of life events and circumstances. Changes are often unknown and sometimes the public is not informed of the changes (Pellokila, 2021). Because, this happens in everyday life in the national situation.…”

Conceptualizing Nature as a Legal Subject: A Comparative Study of Laws Between Indonesia, New Zealand, and Ecuador

“…Customary land tenure aims to enhance community welfare without individual ownership for personal land utilization. 49 It's recognized that the denial of customary rights without the consent of indigenous peoples constitutes a violation of human rights. 50 This is stated in Article 6 of Law Number 39 of 1999 on how the needs of indigenous peoples must be considered and protected.…”

Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali

“…Hal ini juga terjadi pada masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat dengan hakhak tradisionalnya termasuk hak atas tanah dipertahankan sedemikian rupa sebagai sumber kelangsungan hidup (Jayantiari & Wijaya, 2017;Pellokila, 2021;Tanjung, 2021). Hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat melekat secara historis bersama kehidupan mereka yang berwujud dalam penguasaan komunal dan individual (Adnyani et al, 2020;Suwitra, 2020).…”

“…Aspek keаdilаn yаng dimаksud yаkni menujuk pаdа kesаmааn hаk dihаdаpаn аtаu didepаn hukum tаnpа membedа-bedаkаn sehinggа setiаp rаkyаt memiliki hаk yаng sаmа didepаn hukum, аspek finаlitаs memiliki suаtu tujuаn dаri suаtu keаdilаn yаkni memberikаn suаtu kemаnfааtаn dаri suаtu keаdilаn sehinggа mаmpu memаjukаn kebаikаn аtаu kemаnfааtаn dаlаm hidup mаnusiа, dаn аspek kepаstiаn hukum bertujuаn memberikаn suаtu jаminаn bаhwа suаtu perаturаn аtаu hukum memаng sаngаt benаr -benаr berfungsi sebаgаi suаtu perаturаn yаng dilаksаnаkаn dаn ditааti (Muhtadli, 2020;Ubaidillah, 2020;Winardi, 2020). Artinya, jika dikaitkan dengan peraturan tanah adat di Bali, maka suatu peraturan tersebut di samping mempunyai nilai keadilan dan kemanfaatan, maka suatu peraturan yang mengatur tanah adat di Bali harus ada terlebih dahulu dan kemudian aturannya jelas mempunyai nilai kepastian hukum, supaya dapat dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat, sehingga tanah adat di Bali tetap eksis keberadaanya sekarang maupun di kemudian hari (Adnyani et al, 2020;Jayantiari & Wijaya, 2017;Pellokila, 2021;Suwitra, 2020;Tanjung, 2021).…”