Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera

Abstract

This study attemps to analyze disclosure of inventories account in local government financial statement (LGFS) regencies and cities in Sumatera in the year 2017 on the disclosure in PP 71/2010 Government Accounting Standards Number 5, as well as perceive the difference disclosure of a build up in inventories account on LGFS that obtains unqualified opinion, qualified opinion, disclaimer opinion, and knowing how the perception of BPK toward the disclosure of an inventories account. The data used in this research as many as 154 regencies and the cities that has been audited by BPK. Secondary data was used in the study in the form of audit report LGFS and PP 71/2010 as well as the primary data in an interview to the auditor team in BPK that it is processed using a method of content analysis. The research results show that BPK perception of inventory account disclosure is that there are still problems in inventory disclosure carried out by regional governments with different cases. In addition, there were 24 LGFS that had significant inventory value on their total assets including 22 LGFS obtained unqualified opinion and 2 LGFS obtained qualified opinion with an average inventory disclosure of 54.17%, but still get records by examiner regarding administration of inadequate inventories. The disclosure of inventories account in LGFS regencies and cities in Sumatera years 2017 has been good enough with an average of 55,38% with the highest percentage of disclosure in 100,00% and the lowest is 14,29%. In addition, there is no difference in the disclosure of inventories account on LGFS that obtained unqualified opinion and besides unqualified opinion.

Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera

“…Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD se-Sumatera Barat tahun 2015-2017 memperoleh hasil rata-rata tingkat pengungkapan wajib masih rendah sebesar 61%. Sari (2021) juga melakukan penelitian terhadap tingkat pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Sumatera tahun 2017, hasil penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat pengungkapan akun persediaan di Sumatera masih rendah sebesar 55,38%.…”

Evaluasi Penyelenggaraan Akuntansi Persediaan Hadiah

“…Penelitian Nirwana et al (2019) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi persediaan obat generik pada RSUD Abdoel Wahab Sjahranni Samarinda belum sesuai dengan SAP karena pencatatannya belum menggunakan metode perpetual serta penilaiannya tidak menggunakan metode penilaian FIFO. Serupa dengan Sari et al (2021), penelitian Suwarjuwono & Ritonga (2017) menyimpulkan pengungkapan akun persediaan pada LKPD Kabupaten/Kota di Jawa belum sesuai dengan kriteria pengungkapan SAP dengan tingkat pengungkapan akun persediaan masih rendah sebesar 40,35% serta tidak ada perbedaan tingkat pengungkapan akun persediaan pada LKPD dengan opini WTP, WDP dan TMP. Meskipun penelitian terkait akuntansi persediaan pada sektor pemerintahan telah dilakukan sebelumnya, namun obyek dalam penelitian adalah persediaan HTT dan HTDP yang memiliki karakteristik berbeda dengan persediaan sektor pemerintahan pada umumnya sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian terkait persediaan pada sektor pemerintahan.…”

“…(Petugas penyusun laporan BMN) Kurang memadainya pengungkapan akun persediaan dalam CaLK merupakan salah satu permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah yang sering dijumpai. Suwarjuwono & Ritonga (2017) dan Sari et al, (2021) menyimpulkan bahwa pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Jawa dan di Sumatera masih belum sesuai SAP.…”

Local Government Financial Statements Disclosure: A Reflection on Governmental Performance in Central Java, Indonesia

“…According to Satria & Sari (2018), the performance of local government and finances is recorded and reported as accountable in the Regional Government Financial Report (LKPD). This financial report, prepared and presented following Government Regulation (PP) Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards, provides relevant and timely information to the public for use as an assessment of the government's work and to assist in decision-making (Sari et al, 2021).…”