Analisis Penghambat Perkembangan Praktek Akuntansi di Badan Usaha Milik Desa

Abstract

<p><em>Penelitian ini menganalisa mengapa sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum mampu mempraktekkan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian bersifat studi kasus dengan menggunakan BUMDes MW yang terletak di sebuah Desa di Jawa Barat. Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisa dengan pendekatan interpretatif dan menggunakan teori modal Bourdieu (1986) sebagai kerangka teori. Hasil penelitian adalah BUMDes MW belum mampu mempraktekkan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi karena keterbatasan kepemilikan tiga jenis modal, yaitu modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial. BUMDes masih menggantungkan modal keuangannya kepada pemerintah desa. Pengetahuan, ketrampilan dan sistem akuntansi yang terbatas merupakan faktor modal budaya yang belum secara optimal dimiliki oleh BUMDes. Hubungan kerjasama dengan pihak luar untuk membantu dalam pelaksanaan akuntansi juga belum dilakukan oleh BUMDes. Hal ini merupakan faktor modal sosial yang belum dimiliki oleh BUMDes. Kondisi keterbatasan ketiga modal ini juga membawa dampak manajemen keuangan BUMDes belum terlaksana dengan baik. Dengan demikian, posisi BUMDes dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi desa masih belum kuat di lingkungan desa tempat BUMDes tersebut berada.</em></p><p> <strong><em>Kata kunci</em></strong><em>: Akuntansi, BUMDes, Bourdieu, Desa </em></p>

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Bintang Muda Mandiri, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kampar, Riau

“…Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku. Saat ini standar akuntansi BUMDES mengacu pada SAK EMKM atau SAK ETAP (Palupi, 2021). Penelitian menemukan bahwa masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pembuatan rencana kerja dan laporan keuangan BUMDes (Nugrahaningsih et al, 2016).…”

Penataan Manajemen Operasional Pengelolaan Air Bersih pada BUMDES

“…Beberapa cara yang pernah dilakukan pengelola dalam menarik iuran pelanggan antara lain dengan membentuk koordinator pedukuhansebagai perwakilan dari pengelola. (Palupi, 2021), hal ini disamping memudahkan pelanggan membayar iuran, tetapi juga diberi tugas untuk membantu mengontrol jaringan yang ada di pedukuhan tersebut. Setelah berjalan beberapa tahun ternyata cara ini tidak berjalan secara berkesinambungan, karena imbalan jasa yang diperoleh sangat minim tidak sesuai dengan beban kerja yang dipikulnya, mereka mengundurkan diri sebagai petugas lapangan dan beban tugas tersebut dikembalikan kepada pengelola lagi.…”