Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh

Abstract

This study aims to look at the influence of the variables government spending on health and education, poverty and Gross Domestic Product (GDP) of the Human Development Index (HDI) in the province of Aceh. The analytical method used in this research is the analysis of the panel data regression model parameter estimation using a random effects model (REM). The data used is the panel data during the period 2010-2014. The results showed that the variables government spending on education and health sector no significant effect on the human development index, this happens because the district/city governments allocate their spending still more dominant that the type of expenditure that are not directly impact the IPM. While poverty variables significant negative effect on the human development index, then with reduced levels of poverty can enhance human development index. GRDP positive and significant effect on the human development index, which means that the GDP increases, IPM will also increase.Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel belanja pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan, tingkat kemiskinan serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan estimasi parameter model menggunakan random effect model (REM). Data yang digunakan adalah data panel selama periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal ini terjadi karena pemerintah kabupaten/kota masih lebih dominan mengalokasikan belanjanya yang pada jenis belanja yang secara tidak lansung memberikan pengaruh terhadap IPM. Sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, maka dengan menurunnya tingkat kemiskinan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, yang berarti PDRB meningkat maka IPM juga akan meningkat.

Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

“…Penelitian yang dilakukan oleh Jasasila (2020) memperoleh bahwa derajat kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat IPM. Hasil itu berbeda dibandingkan dari temuan-temuan penelitian milik Muliza et al (2017), Tarumingkeng et al (2018) serta Umiyati et al (2017) yang menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap level IPM.…”

Analisis Pengaruh Sanitasi dan Akses Air Bersih Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah

“…Menurut Chalid dan Yusuf (2014) pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari proses aktivitas perekonomian yang dapat menambah pendapatan masyarakat di suatu tahun tertentu. Dengan adanya peningkatan pendapatan maka daya beli masyarakat akan meningkat dimana salah satu aspek yang menyusun Indeks Pembanguna Mmanusia adalah pendapatan yang diukur dari daya beli masyarakat (Muliza, et al 2017). Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Muliza et al, (2017), Chalid dan Yusuf (2014).…”

Desentralisasi Dan Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Propinsi Sulawesi Selatan

“…Konsep desentralisasi dalam regulasi ini juga diharapkan akan lebih mampu menyukseskan tujuan-tujuan pembangunan melalui pemberian hak kontrol kepada masyarakat yang memiliki informasi dan insentif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik dalam rangka pemenuhan layanan dan kewajiban sektoral kepada masyarakat (Hirawan, 2007;Bardhan dan Christopher, 1999). Salah satu bentuk pemenuhan kewajiban sektoral di daerah sebagai urusan pemerintahan yang telah didelegasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai amanat pasal 10 ayat (1) dan ( 3 (Fajar and Indrawati, 2020;Muliza et. al., 2017;Bandiyono, 2018).…”