Analisis Penerapan Standar Harga Satuan Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Dki Jakarta)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan standar harga satuan pada penyusunan APBD ( Sutdi kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ) serta untuk mengetahui proses penyusunan SHS, apa saja yang menjadi factor penghambat dalam penerapan SHS pada penyusunan APBD dan solusi apa yang dapat dilakukan atas kendala yang dihadapi dalam penerapan SHS pada penyusunan APBD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tim penyusun SHS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyusunan SHS dilakukan oleh Unit Pengelola Standar Harga BPKD Provinsi DKI Jakarta, penentuan harga SHS berdasarkan survey pasar, surat penawaran harga dari penyedia, Peraturan Pemerintah SUPat/Daerah, dan rincinan RAB. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SHS pada penyusunan APBD antara lain perubahan harga di tahun pelaksanaan anggaran, SDM, pengendalian internal yang tidak dijalankan dengan baik, Peran TAPD dan peralihan konsultan system informasi. Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitan analisis penerapan standar harga satuan penyusunan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka disimpulkan bahwa standar harga satuan digunakan sebagai Batasan teratas dalam perencanaan dan penganggaran APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Direktorat Jenderal Anggaran

“…Sesuai dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor yaitu perencanaan anggaran, kualitas SDM, pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Menurut (Amanda & Henny, 2022) perencanaan anggaran mempunyai batas tertinggi yang menjadi acuan sehingga tidak boleh melampaui acuan tersebut dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran suatu satuan kerja. Perencanaan anggaran adalah rencana anggaran yang tersusun teratur meliputi keseluruhan kegiatan suatu organisasi yang berlaku untuk periode waktu tertentu.…”

Evaluasi Penyerapan Anggaran Pada Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jakarta Tahun Anggaran 2021

“…Anggaran daerah disebut juga dengan APBD (Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah). APBD sebuah rencana keuangan tahunan daerah yang telah mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) (Amanda & Henny, 2022). Rendahnya tingkat penyerapan anggaran merupakan hal yang hampir semua orang di Indonesia ketahui, dan hal ini terus menjadi masalah dari tahun ke tahun.…”

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Sistem Pengendalian Intern, Dan Inovasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik

“…Oleh karenanya dibutuhkan pengendalian internal untuk mencapai tujuan organisasi (Rifan et al, 2019). Pengawasan di internal juga termasuk dari sistem pengendalian intern yang fungsinya untuk melakukan penilaian independen terhadap implementasi peran dan tanggung jawab dari organisasi tersebut (Amanda & Henny, 2022). Dalam penelitian (Rantelangi et al, 2018), sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.…”