Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu

Abstract

The purpose of this research is to find and to analyzes the fulfillment of the basic rights on child based on the regulation of the state minister for women empowerment and child protection of the republic of Indonesia No. 12 of 2011 on indicators district of a city worthy of child. The research was done in 2 areas which is located in Gading Cempaka Subdistrict, they are in Cempaka Permai and Lingkar Baratvillage. Research conducted with qualitative approach and data was collected throughout observation, interview , FGD and study document . The result is a). In the both of areas have not had children forum which can directly accommodate the aspirations of children and do not involve children (age category of teenagers) on the activities and deliberations or work programs that exist in the environment RT or RW. b). In the both of areas has not been in the region of the unavailability of two consulting agencies for parents/family and child welfare agencies. c). In the both of areas has not been in an optimum manner use of leisure time and cultural activities it was found problems yet the number of program activity level of RT and RW aimed at maximizing the potential of children, as well as the unavailability of Green Open Space (RTH) as playing area that is safe and comfortable for children. Tujuan penelitian ini ialah menemukenali serta menganalisis pemenuhan hak dasar pada anak yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak. Penelitian dilakukan di 2 kawasan yang berada di Kecamatan Gading Cempaka, yakni Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan informan melalui purposive dan snowball sampling. Adapun teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, FGD dan studi dokumen. Temua penelitian menunjukkan bahwa a). Kedua wilayah penelitian belum memiliki forum anak yang dapat mengakomodir aspirasi anak secara langsung serta belum melibatkan anak khususnya anak kategori usia remaja pada kegiatan dan musyawarah ataupun program kerja yang ada di lingkungan RT/RW maupun kelurahan, b). Di dua kawasan tersebut belum tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga dan lembaga kesejahteraan anak. c). Belum banyaknya program kegiatan di tingkat RT dan RW yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi anak serta belum tersedianya kawasan Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai kawasan bermain yang amandan nyaman bagi anak.

Children's Rights In Public Spaces: Study Of Laman Boenda Park In Tanjungpinang City

“…The expression as the next generation is the next generation of the family and the next generation of community groups, and even the next generation of a nation. Children who are the next generation are believed to be the generation that can make changes from the previous generation, and children are also believed to be able to solve problems more simply and concisely with the experience of their generation, which is different from the previous generation (Subiyakto, 2012;Himawati et al, 2016). In the context of state life, children get protection in law by the state.…”

Peran Pemerintah Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Ambon Tahun 2019

“…Data-data yang pernah ada ini terputus sehingga pada 3 November 2018, Kota Ambon kembali lagi mendeklarasikan Kota Ambon menuju Kota Layak Anak. Ada 24 indikator dan 401 prasyarat [8] yang terbagi dalam 5 (lima) klaster hak anak yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Ambon yaitu : Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; Kesehatan dasar dan kesejahteraan; Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, & kegiatan budaya dan Perlindungan khusus [6]; [14]; [15].…”

“…Kebijakan adalah Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. kebijakan merupakan tindakan pemerintah untuk menyelesaikan yang sedang dihadapi masyarakat [14]; [3]. Urusan yang menjadi masalah pada umumnya adalah yang terkait dengan kepentingan publik.…”

Tinjauan Bahan Material Ramah Anak Di Ruang Publik Kabupaten Grobogan Sebagai Penerapan Kota Layak Anak

“…Sementara menurut (Himawati, 2016) Sebuah ruang terbuka hijau harus memenuhi persyaratan untuk menjadi ruang bermain anak yang memberikan kenyamanan dan keamanan karena tidak berbahaya serta memberikan kondisi dan suasana yang mendukung kegiatan bermain anak dengan kondisi lingkungan yang tenang dan teduh. Berdasarkan pembahasan mengenai taman bermain anak yang aman dan nyaman, maka dapat disimpulkan: (Hutapea, 2014) 1.…”