Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam

Abstract

Islamic Economics is the main source of a muamalah activity. The purpose of this the difference between the hisbah institution at the time of the Rasulullah SAW and modern times based on the Islamic Ekonomic System. The method in this study uses a descriptive method whose purpose is to describe a phenomenon or object of a study. The purpose of Al-Hisbah is to dictate what is commonly called good and to prevent what is commonly called bad in areas under the control of the government, from ruling in other areas, especially in government areas. The markket surveillance system operates under a two-tier system, namely: monitoring by market participants for themselves (internal) and supervision by other parties (external). The Hisbah Institute in Indonesia is not implemented as an institution, but there is a modern economic supervisory body that is responsible for overseeing economic activities such as OJK, DPS, BPOM, LPPOM And others. These institutions have a responsibility in handling cases of violations that occur. Ekonomi Islam adalah sumber utama dari sebuah kegiatan bermuamalah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan lembaga hisbah pada zaman Rasulullah dengan zaman modern yang berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang tujuannya untuk menggambarkan suatu fenomena atau objek dari sebuah penelitian. Tujuan dari Al-hisbah adalah untuk mendikte apa yang biasa disebut baik untuk mencegah apa yang biasa disebut buruk di daerah-daerah di bawah kendali pemerintah, dari memerintah di daerah lain, terutama di wilayah pemerintahan. Sistem pengawasan pasar beroperasi di bawah sistem dua tingkat, yaitu: pemantauan oleh pelaku pasar untuk diri mereka sendiri (internal) dan pengawasan oleh pihak lain (eksternal). Lembaga Hisbah di Indonesia tidak diimplementasikan sebagai lembaga, tetapi ada badan pengawas ekonomi modern yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan ekonomi seperti OJK, DPS, BPOM LPPOM, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pertanggungjawaban dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi.

Relevansi Ekonomi Masa Sekarang Dengan Pemikiran Ekonomi Masa Khulafah Rasyidin (Utsman Bin Affan)

“…tingginya Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak yang lebih besar daripada orang arab yang berbeda (Fahrani et al, 2023) Setelah membuat banyak fitnah, Utsman kemudian berusaha untuk menunjukkan bahwa Islam masih kuat seperti saat Umar berkuasa. Dia mengirimkan banyak tentara.…”

Kedudukan Wilayah Al-Hisbah Pada Putusan Peradilan Nomor : 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl Tentang Sengketa Rahn dan Ijarah

“…Karena Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW sendiri bertugas sebagai pengendali pasar atau hisbah; kemudian, negara bertanggung jawab atas pasar. 11 Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk memeriksa harga dan mekanismenya, dan seringkali menemukan praktik bisnis yang tidak jujur, sehingga menegurnya. Beberapa pakar ekonomi Islam modern berpendapat bahwa keberadaan al hisbah terkait dengan keberadaan negara dalam bidang ekonomi, khususnya pasar.…”

Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection Institutions In Indonesia In A Review of Islamic Business Ethics

“…Hisbah Institutions in Indonesia are not implemented as institutions, but there are modern economic supervisory bodies that are responsible for overseeing economic activities such as OJK, DPS, BPOM, LPPOM, and others. These institutions have the responsibility in handling cases of violations that occur (Lestari et al, 2022).…”

“…This difference, of course, stems from the existence of a much wider range of hisbah institutions than consumer protection agencies. The difference in scope and authority between hisbah institutions and consumer protection institutions is due to the existence of other institutions in Indonesia which have their respective roles and functions that resemble hisbah institutions such as the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), the National Sharia Council (DSN), Home of the Sharia Supervisory Board (DPS), and other institutions that have taken on their respective roles (Lestari et al, 2022) The existence of supervisory institutions in economic activities, both hisbah institutions and consumer protection institutions, must implement the principles of Islamic business ethics, namely by applying the principles of unity, justice, free will, responsibility and truth (Wati et al, 2022).…”