Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Abstract

The contribution of Local Government Owned Corporate (BUMD) to Local Own Revenue (PAD) Pati is still low (4.23 percent).Establishing a new medical waste processing company is promising as a new business unit of BUMD since the current company that manages medical waste shows low performance. This study aims to analyze the feasibility of establishing a medical waste treatment business in Pati Regency. In addition, the contribution of the new company to generate PAD also is estimated. The feasibility is assessed based on financial and non-financial aspects. The research method used is a mixed-method with dominant in a quantitative method. The result showed that the establishment of a medical waste treatment company is feasible based on non-financial and financial indicators. Non-financial aspects include market aspect, technical aspect, management and human resources aspects, social and economic aspects, and environmental aspect. Financially, the establishment of this company is feasible acoording to the following indicators: the payback period (3 years 10 months 9 days), Net Present Value (Rp5,245,526,919), and internal rate of return (28.65 percent). The establishment of this company has a good market potential since there is only one waste company as a competitor in Central Java Province. Furthermore, this company offers lower prices compared to its competitor to gain new costumers. Collecting the medical waste on time enables this company to support their customers creating better sanitation. It is estimated that this company will contribute to PAD 0.215 percent by 2023 higher than that of another unit of BUMD.

Analisis Konsekuensi Pengambilan Keputusan Pemerintah terhadap Pemindahan Ibu Kota ke IKN melalui Pendekatan Fishbone

“…Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan banyak masalah, seperti kesulitan mengatur layanan publik, kerusakan infrastruktur yang menyebabkan biaya pemeliharaan yang tinggi, kesulitan mengatur penyediaan pekerjaan, yang menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat, dan sebagainya. Permasalahan ini dapat berdampak pada bagaimana pemerintah beroperasi (Purnama & Chotib, 2022). Selain itu, keputusan dalam memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur adalah keputusan yang tepat karena tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan berbagai sektor di Indonesia, terutama ekonomi.…”

“…Migrasi massal penduduk, yang mayorits ialah aparatur sipil negara (ASN) pusat, adalah satu-satunya hal yang perlu dinilai dan diukur sebagai konsekuensi dari penetapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara (Conyers, 1994). Untuk mengurangi perbedaan dan menciptakan lingkungan yang toleran pasca Provinsi Kalimantan Timur merupakan ibu kota negara, pemerintah daerah menggandeng aparat sudah melaksanakan sosialisasi pemindahan ibu kota negara pada tokoh, ketua adat serta masyarakat lokal (Purnama & Chotib, 2022).…”

“…Selain itu, berdasar pemodelan dari kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilaksanakan Bappenas menunjukkan jika pulau Jawa sudah terjadi berbagai konversi ataupun perubahan fungsi lahan. Pemodelan inilah menyatakan apabila ada proporsi yang tak berimbang saat Jawa lima kali lipat dari Pulau Kalimantan mengenai pemanfaatan lahan dalam kebutuhan konsumsi (Purnama & Chotib, 2022). Kemudian terkait dengan kondisi lingkungan DKI Jakarta dan sekitarnya yang rawan terhadap longsor, banjir, polusi, abrasi air laut, yang begitu serius di banyak sungai, ataupun tentang macetnya lalu lintas (Taufiq, 2020).…”

Indonesia's National Capital Relocation Policy: An Analysis of Political Support in Parliament and the Public Responses on Twitter

“…Economic change is supported by industrial downstream by utilizing human resources, infrastructure, regulatory simplification, and bureaucratic reform starting from 2020-2024. Therefore, IKN is needed to support and encourage this economic transformation (Ernawati et al, 2022). Second, IKN must encourage inclusive and equitable economic growth, including in Eastern Indonesia.…”

Analysis of the Impact of Reducing Investment in IKN the Environment Based on SDGS

“…This means that the government's assessment will give rise to a multiplier effect, which is in line with effective optimization. [22].…”