Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Abstract

Purpose: The motivation behind this study is to decide the implication of Income Tax treatment for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) after the issuance of the new tax regulation of Tax Law No. 7 Year 2021 concerning Tax Regulation Harmonization. Method: This study utilizes an exploratory and descriptive methodology. The exploration method utilized is literature study, to be specific by collecting and reading works as books, journals, articles, and the Taxation Law and its carrying out guidelines. Results: The results of this study are there was significant change in Income Tax calculation if it is compared to previous regulation especially for personal taxpayer of MSMEs and there is a reduction in the amount of tax that must be paid by the MSMEs taxpayer. Limitations: The lack of supporting literature obtained by the authors regarding data on the development of MSMEs in Indonesia in 2020 also this study only carried out of Income Tax implication aspect of the Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation Harmonization. Contribution: This research is expected to contribute for MSMEs and can be utilized as a kind of perspective for additional scientists. Keywords: 1. Income Tax Policy 2. MSMEs 3. Tax Regulation Hamortization

Perbandingan Kepuasan Publik atas Pelayanan Online dan Offline pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

“…Mereka melayani masyarakat dengan menawarkan layanan, tetapi agar layanan tersebut diperbarui, mereka juga harus mematuhi standar layanan internal organisasi (Zaina Ruma & Burhanuddin Herlinda, 2018). Menurut Hartini and Suwandewi (2022) masyarakat semakin menitikberatkan pada amanat dan fungsi utama aparatur pemerintah karena mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, dan aparatur dituntut untuk melakukannya dengan prinsip pelayanan yang lugas, cepat, tepat, tertib, murah. , transparan, dan tidak diskriminatif.…”

Pelayanan Mobil Yan Starpa dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)

“…Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang diselenggarakan pemerintah. Atau dengan kata lain bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum (Hartini & Suwandewi, 2022).…”

Persepsi Industri Chalodo Sibali Resoe Terhadap Penerapan Tarif Pajak Pada UU No. 7 Tahun 2021

“…Menurut ketentuan ini, wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh final hanya sepanjang bagian dari omzet tersebut melebihi Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Jika total omzet UMKM perorangan tidak melebihi Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak, maka wajib pajak tidak memiliki pajak penghasilan yang terutang (Hartini & Suwandewi, 2022).…”

“…Hal ini menjelaskan bahwa sepanjang Wajib Pajak dengan status Orang Pribadi UMKM dengan jumlah omzet dalam setahun sampai dengan Rp500.000.000,00 maka tidak dikenai tarif Pajak Pengahasilan Final PP No. 23 Tahun 2018 (Hartini & Suwandewi, 2022).…”