Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Keberatan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak

Abstract

Abstrak. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah asas-asas keadilan telah diterapkan dalam proses penyelesaian Keberatan Pajak, mengetahui hambatan yang ditemui dalam penerapan asas keadilan pada proses Keberatan serta model ideal proses penyelesaian Keberatan Pajak yang adil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, studi dokumentasi serta wawancara dengan 10 orang informan yang ahli dan berpengalaman di bidang perpajakan. Hasil penelitian dan interpretasi data menunjukkan bahwa dalam proses Keberatan Pajak oleh DJP belum memenuhi asas keadilan. Adapun hambatan disebabkan entitas beban psikologis petugas pajak yang terbebani tugas penerimaan negara tapi juga harus melaksanakan tugas keadilan dalam memutus Keberatan, pemahaman baik WP maupun fiskus akan peraturan perpajakan, adanya kebijakan "Menolak" internal DJP serta adanya trauma kasus GT dan kriminalisasi fiskus. Sedangkan model ideal lembaga pemroses Keberatan Pajak yang adil dapat dibentuk dengan memisahkan lembaga serta orang-orang yang memutus Keberatan Pajak dari bawah naungan DJP langsung di bawah Menteri Keuangan atau dibuat menjadi Pengadilan Pajak lapis pertama. Kata kunci : keberatan, keadilan, DJP, Pengadilan Pajak Abstract. This research is performed to analyze if Tax Objection process has fulfilled the equity principle, to find obstacles in fulfilling the equity principle in the Objection process and also to find the ideal model of Tax Objection Process so that equity principle can obtained by the tax payers.The research is performed using qualitative method through observation, documentation study and interviewing 10 experienced informants in taxation. According to the research known that the equity principle has not been fulfilled in the Objection process, these happens because of some obstacles for instance the psychological matter met by the tax authority whom have to fulfill revenue target from tax payers, lack of understanding from both Tax payers and fiscus regarding tax regulations, the DGT internal policy to "Decline" any of Tax Objection request from Tax payers and also traumatic problem of fiscus for having GT-like

Peran Dan Dampak Automatic Exchange of Information

“…1.Mengurangi penghindaran pajak Pertukaran informasi otomatis antara negara-negara melalui AEoI mempersulit praktik penghindaran pajak (Lestari & Chairil, 2021). Informasi keuangan yang diberikan oleh negara asal kepada negara tujuan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengawasi transaksi keuangan yang melibatkan warga negaranya di luar negeri.…”

“…Banyak individu dan perusahaan memanfaatkan celah-celah perpajakan global untuk menyembunyikan pendapatan dan kekayaan mereka di tempat-tempat dengan kerahasiaan perbankan yang kuat atau yurisdiksi pajak rendah. Hal ini menyebabkan kehilangan pendapatan pajak yang signifikan bagi pemerintah dan merusak integritas sistem perpajakan (Lestari & Chairil, 2021).…”

“…Namun, dengan adopsi AEoI, sejumlah negara telah mengambil langkah maju dalam memerangi praktik penghindaran pajak ini (Lestari & Chairil, 2021).…”

Effectiveness of Open Access to Customer Financial Information for Tax Interests in Denpasar

“…In general and more broadly, the implementation of Law No. 9 of 2017 has brought together AEoI Cooperation in the world, there has been a significant increasing trend in terms of the number of countries, bilateral exchanges, financial accounts, and assets traced through AEoI cooperation in the 2017-2019 period (Lestari & Pohan, 2021). Automatic Information Exchange system a rule of law that facilitates the exchange of information and the effect is the transparency of transactions carried out by taxpayers and forces and forces taxpayers to be honest automatically accepts this assessment in terms of honesty from the parties involved, namely the taxpayer (Juwono & Gunadi, 2021).…”

Analisa Komparasi Sebelum dan Sesudah Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Penerimaan Pajak Penghasilan Youtuber Indonesia

“…Hasil penelitian Mohklas et al, (2022) menyatakan bahwa kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai tarif Undang-Undang Harmonisasi JLMK Peraturan Perpajakan (HPP) hingga cara menghitung pajak terutang. Lestari et al, (2019) menghasilkan laporan yang dilakukan diDirektorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) bahwasanya pada tahun 2017 tercatat 37 WP Youtuber yang memiliki NPWP dengan 17 WP yang melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan, 16 WP melaporkan penghasilan dibawah potensi Youtube, dan sisanya melaporkan penghasilan diatas potensi Youtube. Dan pada tahun 2018 terdapat peningkatan WP yang tercatat menjadi 41 WP yang wajib membayar pajak namun untuk hasil pelaporan SPT tahunan mengalami penurunan, WP yang melakukan pelaporan hanya 10 WP dengan 9 WP melaporkan penghasilan dibawah potensi Youtube dan sisanya melaporkan penghasilan diatas potensi Youtube.…”