Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya

Abstract

Hak atas tanah oleh adanya suatu perebutan seringkali disebut sebagai konflik tanah. Dalam satu objek tanah didapatkan lebih dari satu dokumen yang didapatkan dari adanya pemalsuan sertifikat tanah. Kesaksian palsu serta keterangan palsu yang diberikan oleh oknum tidak bertanggung jawab menjadikan tanah dijual kepada pihak lain dan terdapat oknum yang memberikan pengakuan palsu terhadap tanah yang ada. Mediasi serta jalur pengadilan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional guna menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada. Pasal 167 KUHP dan 385 KUHP serta Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya tercantum ketentuan yang berisi sanksi pidana terhadap penguasaan tanah tanpa hakatas tanah bagi oknum tertentu.