Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung

Abstract

Abstract. This research was motivated by the large use of animal feed from unclean goods as staple food for livestock, especially in one of the catfish farms in Kampung Pojok Cigondewah. The online provision of animal feed for unclean goods aims to reduce farm operational costs. This study aims to analyze the provision of animal feed based on the MUI Fatwa No. 52 of 2012 concerning the Law of Livestock Feeding from Unclean Goods. This study uses a qualitative type of research with a normative juridical approach, with the data sources used are interviews, books, articles, journals, internet and various literature sources that support the research. Based on the research and analysis that has been done, the provision of feed at the Kampung Pojok Cigondewah farm is not in accordance with the provisions contained in the MUI Fatwa No. 52 of 2012 concerning the Law of Livestock Feeding from Unclean Goods.
 Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya penggunaan pakan ternak dari barang najis sebagai makanan pokok ternak, terutama di salah satu peternakan lele Kampung Pojok Cigondewah. Pemberian pakan ternak daring barang najis ini bertujuan untuk mengurangi biaya oprasional peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian pakan ternak yang berpedoman pada Fatwa MUI No.52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data yang digunakan yaitu wawancara, buku, artikel, jurnal, internet dan berbagai sumber literatur yang mendukung penelitian. Berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, pemberian pakan di peternakan Kampung Pojok Cigondewah belum sesuai dengan ketetuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa MUI No.52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis.

Legal Aspects of Therapeutic Agreements in Online-Based Health Services (Telemedicine)

“…19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions Article 1 paragraph 6a which states that "Electronic System Operator is any Person, state operator, Business Entity, and community that provides, manages, and/or operates Electronic Systems, either individually or jointly to users of Electronic Systems for their own needs and/or the needs of other parties". Private platforms that will provide telemedicine services (not as a connecting platform) must also be registered with the Ministry of Health of the Republic of Indonesia at the same age as PMK 20/2019 Article 12 paragraph 3 (Wirateja et al, 2022).…”

Nilai Keekonomian Brewer’s Spent Grain sebagai Pakan Konsentrat Ternak Sapi

“…Sehingga untuk menjawab permasalah tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkewajiban mengkaji hukum pemanfaatannya dan telah mengeluarkan fatwa untuk menjawab perihal tersebut. Hal ini dituangkan pada Fatwa MUI Nomor 52 Tahun 2012 Tentang "Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis" di mana didalamnya telah terdapat aturan terperinci terkait dengan hukum penggunaan dan ketentuannya (Wirateja et al, 2022).…”

“…Pemberian pakan hijauan sebagai pakan untuk ternak sapi umumnya diberikan sebanyak 10 -12 persen dari total bobot sapi per hari (Kavanagh, 2010;Syafrial, 2007). Brewer's spent grain bermanfaat untuk dijadikan sebagai pakan konsentrat dengan jumlah penggunaannya yang tidak lebih banyak dibandingkan dengan pakan hijauan sebagai pakan utama sehingga pemanfaatan brewer's spent grain sebagai pakan ternak adalah diperbolehkan dan hewan ternak tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging dan susunya (Wirateja et al, 2022). Bagi peternak yang ragu maupun takut dalam menggunakan brewer's spent grain berhak untuk tidak memanfaatkannya.…”

“…Oleh karena itu, pemanfaatan brewer's spent grain sebagai pakan konsentrat ternak sapi telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2012 dan berhukum diperbolehkan dan produk peternakan berupa susu dan dagingnya halal untuk dikonsumsi (Wirateja et al, 2022).…”