Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)

Abstract

Sektor perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Hingga kini jenis pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh prinsip jual beli dengan akad murabahah yang diketahui sangat minim resiko, namun tidak menutup kemungkinan gagal bayar atau wanprestasi dapat dihindari. Salah satu bentuk perlindungan dalam syariat Islam terhadap wanprestasi adalah adanya mekanisme dhaman (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sejarah dengan sumber data kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank berhak memberikan sanksi kepada nasabah yang terbukti mampu bayar namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (ta’zir) dan/atau ganti rugi (dhaman). Bank dapat menerapkan salah satu atau keduanya kepada nasabah wanprestasi, dan tidak langsung serta merta diadakannya penyitaan atau pelelangan barang angunan, namun sebelum itu pihak bank syariah terlebih dahulu menawarkan restrukturisasi kepada nasabah. Namun kalau memang nasabahnya dengan sengaja memanfaatkan kondisi seperti ini, maka pihak bank syariah dapat mengenakan sanksi berupa ganti rugi kepada nasabahnya. Terkait beberapa ketentuan mengenai ganti rugi ini telah ditatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (dhaman).

Probematika Ganti Rugi/Dhaman Tanaman Akibat Intervensi Pemeliharaan Hewan Ternak

“…(Wahbah al-Zuhayliy, 1985) Dalam konteks penjaminan yang berkaitan dengan harta benda disebut dengan adh-dhamim, dalam kontek pembayaran diyat disebut dengan al-hamîl, al-zaim berkaitan dengan harta kekayaan dengan jumlah yang besar, al-kafil berkaitan dengan jiwa, sedangkan al-shabir berkaitan dengan jaminan yang bersifat umum dalam hal yang berkaitan dengan jaminan secara umum(Wahbah al -Zuhayliy, 1985). Dhaman secara etimologi memiliki makna yang beragam berupa; menanggung, tanggung jawab, jaminan, penanggungan, garansi, dan ganti rugi (Hayati, 2020). Dalam term fiqh, dhaman juga dimaknai dengan makna yang beragam berupa; pertama, keharusan mengganti barang dengan barang yang sama atau dengan nilai yang sebanding; kedua, mengganti barang rusak dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya; ketiga mengganti barang yang rusak (Hayati, 2020) .…”

“…Dhaman secara etimologi memiliki makna yang beragam berupa; menanggung, tanggung jawab, jaminan, penanggungan, garansi, dan ganti rugi (Hayati, 2020). Dalam term fiqh, dhaman juga dimaknai dengan makna yang beragam berupa; pertama, keharusan mengganti barang dengan barang yang sama atau dengan nilai yang sebanding; kedua, mengganti barang rusak dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya; ketiga mengganti barang yang rusak (Hayati, 2020) .…”

Analisis Penerapan Akuntansi Imbalan Kerja Pada PT. Manito World Sukabumi Atas Kesesesuaiannya Terhadap PSAK 24 Imbalan Kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja

“…Selain itu, pada tahun 2020, pemerintah menggunakan metode omnibus untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Akibatnya, PSAK 24 mengenai Upah Kerja organisasi harus mencatat teliti upah jangka pendek ataupun jangka panjang, serta dampak pemberlakuan undangundang tersebut terutama pada kluster ketenagakerjaan (Herawati, 2018). PT.…”