Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery)

Abstract

Sistem baru jual beli online yang lebih digemari di kalangan masyarakat adalah COD (Cash on Delivery). Akan tetapi dalam pelaksanaan jual beli secara online berbasis COD tidak semuanya sah secara hukum dikarenakan beberapa pelaku usaha gemar melakukan penipuan atau pemalsuan informasi, salah satunya adalah ketidaksesuaian informasi barang dengan bentuk barang yang diterima. Penelitian ini membahas tentang jual beli online dan implementasi asas itikad baik di dalam suatu transaksi jual beli online, dengan tujuan untuk memahamkan asas itikad baik kepada masyarakat luas dalam pengaplikasiannya pada transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwasanya pengimplementasian asas itikad baik di dalam transaksi jual beli online dapat diterapkan oleh penjual dengan cara memberikan informasi tentang barang yang dijualnya dengan jujur, dan pembeli dengan cara membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sehingga keduanya akan sama-sama diuntungkan oleh transaksi ini. Selain itu penting untuk marketplace agar memperbaiki sistem yang digunakannya untuk menjadi situs web jual beli online sebagai salah satu bukti itikad baik yang ditujukan kepada pelaku usaha dan pembeli. Maka perlu bagi marketplace, pelaku usaha, dan juga pembeli untuk menerapkan asas itikad baik sehingga tidak ada pihak yang mungkin akan dirugikan.

Relevance of Compliance on Islamic Law by The Construction of MUI DSN Fatwa on Murābahah Financing Products at BMT Khasanah Tawang, Weru

“…If the bank wants to represent the customer to buy goods from a third party, then the murabaha sale and purchase agreement must be made after the goods in principle belong to the bank. This was explained by Ascarya about the standard of financing being the same as the parts of the fatwa, but the conditions in the position of a fatwa in Indonesia are basically non-binding but of course there are limits but it can still have an impact on social and political society, because Fatwa as a legal opinion in Indonesia and must be issued or according to constitutional law in Indonesia, and the position of the next Fatwa on a special basis with sharia so that only Muslim communities are regulated (Retnowati & Rosalina, 2022). The existence of the fatwa only answers the problems of Muslims in Indonesia with their increasingly complex and advanced needs.…”

“…which was made at the beginning of the contract, in the preparation of contractual clauses there must be good faith by both parties so that what they need can be achieved. (Retnowati et al, 2022) The agreed Murābahah financing contract must be signed by both parties to the contract. (Kholisiah et al, 2021) However, it often happens that at BMT Khasanah Tawang there is a discrepancy between the contract and the practice carried out by the customer.…”