Analisis Aksesibilitas Nelayan Terhadap Pembiayaan Di Perbankan Syariah

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akses nelayan dalam memperoleh pembiayaan di perbankan syariah dan peran serta bank untuk membantu kesulitan nelayan dalam perekonomiannya. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perekonomian nelayan umumnya masih tergolong rendah dan akses nelayan untuk mendapatkan pembiayaan di bank syariah masih sulit karena nelayan tidak mampu memberikan jaminan kepada bank sebagai bentuk salah satu persayaratan pengajuan pembiayaan, serta ada beberapa persyaratan lainnya yang tidak mampu dipenuhi dan tidak dimengerti oleh nelayan. Sehingga yang memungkinkan memperoleh pembiayaan bank syariah ini hanya nelayan besar atau nelayan juragan tertentu, dikarenakan mereka mampu memenuhi persayaratan yang ditetapkan oleh bank seperti memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Dari sekian banyak produk-produk pembiayaan di bank syariah, ada satu produk yang dapat digunakan nelayan untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam masalah kekurangan dana. Produk pembiayaan tersebut adalah produk KUR Mikro iB dimana dalam ketentuannya sektor ekonomi yang dapat dibiayai oleh bank satu diantaranya adalah sektor perikanan. Produk ini mampu menjadi satu alternatif bagi nelayan dari beberapa produk mikro yang ada yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nelayan.

Nelayan Kecil di Perkotaan: Karakteristik Usaha dan Jaringan Sosial dalam Mengakses Pembiayaan di Marunda, Jakarta Utara

“…Kemudahan mengakses lokasi untuk melakukan penyetoran cicilan bulanan menjadi salah satu alasan nelayan dalam memilih lembaga pembiayaan formal ini. Namun demikian, hanya sedikit nelayan yang mau dan mampu mengakses sumber permodalan formal karena tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi berupa jaminan (Sari et al 2022). Nelayan di Marunda yang mampu mengakses pembiayaan formal menggunakan asset yang dimiliki BPKB untuk dijadikan jaminan.…”