Analisa Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Abstract

Based on Law Number 6 of 2014 concerning The Village, village development has to utilize the local economic resources. Mojomolang Village, as one of the developing villages based on the Building Village Index (BVI), does not yet have a local economy to develop. This study aims to analyze local economic development in Mojomolang Village. This research is qualitative with a case study approach. The data were collected through interviews and observations. Aspects of local economic development used as research parameters are locality, economic base, job opportunities, community resources, knowledge, and communication. The results of the study indicate that local economic development has not been well implemented in Mojomalang Village. The local potential has not been used optimally; local economy-based jobs are not yet available for village communities; the knowledge of human resources is still low, seen from the lack of utilization of innovation and technology. Based on this, the village government needs to develop local potential based on the economic sector of the majority of the community and take advantage of BUMDes to move the village community's economy.
 Abstrak
 Pembangunan desa menjadi ujung tombak setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dalam rangka pembangunan desa yang inklusif. Desa Mojomolang, sebagai salah satu desa berstatus membangun berdasarkan IDM, belum memiliki pengembangan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan ekonomi lokal di Desa Mojomolang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Aspek pengembangan ekonomi lokal yang digunakan sebagai fokus penelitian adalah lokalitas, basis ekonomi, kesempatan kerja, sumberdaya komunitas, pengetahuan, dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal di Desa Mojomalang masih belum terlaksana. Lokalitas dan basis ekonomi sesuai potensi lokal masih belum tergarap dengan baik; kesempatan dan lapangan kerja dari ekonomi lokal belum tersedia untuk masyarakat desa; aspek pengetahuan yang dimiliki SDM masih minim dilihat dari kurangnya pemanfaatan inovasi dan teknologi. Berdasarkan hal ini, maka pemerintah desa perlu mengembangkan potensi lokal yang berbasis pada sektor ekonomi mayoritas masyarakat atau sektor ekonomi buatan serta menggunakan BUMDes sebagai entitas baru dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa.

Upaya Meningkatkan Daya Saing melalui Penguatan Kelembagaan BUMDesa

“…Desa memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian suatu negara. Banyak desa memiliki potensi yang dapat meningkatkan perekonomian lokal (Chabib et al, 2016;Hariyoko, 2021). Potensi desa ini mencakup berbagai sumber daya alam dan manusia yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa.…”

“…Potensi desa ini mencakup berbagai sumber daya alam dan manusia yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa. Salah satu langkah yang diambil untuk mengoptimalkan potensi desa adalah dengan mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Hariyoko, 2021;Pradani, 2020). BUMDesa sendiri merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian permodalannya berasal dari desa dengan prosentasi minimal 51%.…”

Kajian Literatur Sistematis Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis Pada Basis Data Scopus Penelitian Tahun 2018 Sampai 2021

“…Peran dari desa berkelanjutan dalam pembangunan, sangat penting karena pada saat ini ada cukup banyak tekanan dari berbagai arah untuk mengarahkan pembangunan ke dalam globalisasi (Sucitawathi et al 2019). Desa dituntut untuk mampu memetakan potensinya dan dikembangkan dengan pola pengembangan yang sesuai dengan potensi tersebut (Hariyoko 2021). Pengembangan desa berkelanjutan juga bukan tanggungjawab pemerintah desa semata, namun juga perlu koordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan di desa (Sutrisna 2021).…”