Analisa Komparasi Jumlah Serapan Pembangunan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Dan Reses

Abstract

Tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis diantaranya adalah dalam proses pembangunan yang partisipatif dan efisien dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dari tingkat yang tertinggi hingga yang terendah. Untuk mengakomodir hal tersebut Pemerintah Pusat merespon situasi ini dilaksanakannya desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan secara nyata. Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus tentang proses penyusunan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran dan serapan aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musrenbang dan Reses yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Aspirasi masyarakat atau stakeholders melalui musrenbang telah terserap dalam APBD, jumlah masukan yang diajukan masyarakat melalui mekanisme musrenbang sebanyak 658 kegiatan dan telah

Participatory Budgeting in Practice: A Case Study of the Banyuwangi District Legislative

“…Studies on recess activities in Indonesia rarely receive attention, some existing studies on recess include a study conducted in Banyuasin Regency which concluded that recess activities carried out by DPRD members in Banyuasin Regency were very effective for proposing citizen programmes [12]. Pujiati [13] conducted research by comparing the level of effectiveness of Musrenbang and Recess carried out in the preparation of the Pesawaran Regency APBD that resulted in 2018 activities proposed through musrenbang can be absorbed as much as 62.3%, while recess is only approximately 37.7%. Badrika and Sulandari [14] who conducted a study on the effectiveness of the implementation of recess for members of the Tabanan Regency DPRD in Bali, showed that it proved to be very effective in terms of community aspiration absorption.…”