2019
DOI: 10.36406/jemi.v28i02.250
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Analisa Kinerja Keuangan 34 Provinsi Indonesia di Tahun 2018

Abstract: Power sharing and delegation is politics in nature. The economic side appears on the regional budget planning and realisation. It is the mechanics and the setting of general policy, priority, and plafond of temporary budget. The latent fiscal gap occurs when revenues collected are lesser than expenditures spent, vice versa. Higher portion of expenditures posted as basic allocation has not been coped well with steady regional income. Supports in terms of better capability and capacity to collect regional revenu… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0

Year Published

2023
2023
2023
2023

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 0 publications
0
0
0
Order By: Relevance
“…Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial (Ropa, Sam, dan Manado 2016). Menurut penelitian yang dilakukan (Yoewono 2019) terdapat beberapa masalah umum yang terjadi pada kinerja keuangan daerah meliputi, kesenjangan fiskal yang lebar antara penerimaan yang sedikit dengan pengeluaran yang besar, kebutuhan fiskal yang belum bisa ditopang dengan kemampuan dan kapasitas daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran, masih tingginya alokasi dasar (biaya aparatur sipil negara), masih besarnya peran dan investasi pemerintah pusat dalam penentuan objek dan jenis pajak serta retribusi daerah. Sedangkan yang dilakukan (Zuhri, Ekonomi, dan Dehasen 2017) pada kabupaten kour provinsi bengkulu menemukan beberapa masalah yakni, masih minimnya evaluasi kinerja keuangan daerah, kurang transparan mengenai laporan keuangan daerah dan tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan yang masih kurang.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial (Ropa, Sam, dan Manado 2016). Menurut penelitian yang dilakukan (Yoewono 2019) terdapat beberapa masalah umum yang terjadi pada kinerja keuangan daerah meliputi, kesenjangan fiskal yang lebar antara penerimaan yang sedikit dengan pengeluaran yang besar, kebutuhan fiskal yang belum bisa ditopang dengan kemampuan dan kapasitas daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran, masih tingginya alokasi dasar (biaya aparatur sipil negara), masih besarnya peran dan investasi pemerintah pusat dalam penentuan objek dan jenis pajak serta retribusi daerah. Sedangkan yang dilakukan (Zuhri, Ekonomi, dan Dehasen 2017) pada kabupaten kour provinsi bengkulu menemukan beberapa masalah yakni, masih minimnya evaluasi kinerja keuangan daerah, kurang transparan mengenai laporan keuangan daerah dan tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan yang masih kurang.…”
Section: Pendahuluanunclassified