ALTERNATIF PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN (KAJIAN PUTUSAN NO 675. K/Pid.Sus./2010)

Abstract

Alternatif pidana bersyarat bagi koruptor dianggap belum sesuai dengan undang-undang namun Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana dan pemidanaan yang sesuai dengan kehendaknya karena pada asas hukum positif pidana diindonesia menggunkan sistem alternatif pencantuman sanksi pidana, disamping dianutnya sistem pidana minimum, maksimal umum dan juga maksimal khusus yang ada dalam masing-masing tindak pidana. Kata kunci : Alternatif Pidana bersyarat dalam kekuasaan kehakiman ABSTRACT Criminal conditional alternatives to corruptors are deemed to be inconsistens with the law but judges have the freedom to choose the types of criminal and criminal punishment in accordance with their will because the positive criminal law principle of Indonesia uses an alternative system of inclusion of criminal sanctions, in addition to the adoption of a minimum, maximally public penal system, and as well as the specific maximum available within each of the offenses.