Aksi kolektif penguatan hak masyarakat atas lahan

Abstract

Governance Brief C e n t e r f o r I n t e r n a t i o n a l F o r e s t r y R e s e a r c h PendahuluanSejak jatuhnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, krisis ekonomi, reformasi politik dan desentralisasi telah menciptakan berbagai peluang dan tantangan bagi para pihak, termasuk masyarakat sekitar hutan. Sekalipun desentralisasi memberi kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sumberdaya alam di wilayahnya, namun persoalan kebutuhan lahan pertanian, pemukiman dan investasi bagi industri kehutanan dan perkebunan tidak mudah untuk diselesaikan. Konflik hak-hak kepemilikan atas lahan yang semakin marak di seluruh tanah air terjadi karena persepsi yang berbeda soal hak kepemilikan atas lahan, tidak jelasnya hukum pertanahan dan tumpang tindih antar peraturan. Sekalipun telah ada upaya penyelesaian konflik atas lahan baik antar masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain seperti perusahaan, namun masih belum ada kejelasan soal hak properti, baik dalam bentuk hak kepemilikan maupun hak kelola.Seiring dengan bertambahnya penduduk, tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap lahan garapan sebagai sumber mata pencaharian. Terbatasnya lahan pertanian di sekitar hutan mendorong masyarakat untuk memperluas lahan kegiatan pertanian yang seringkali masuk ke kawasan hutan. Di satu sisi, kawasan hutan sebagian dalam kondisi tidak berhutan dan cukup potensial bagi kegiatan pertanian atau wana tani yang dapat memberi keuntungan sosial ekonomi masyarakat maupun lingkungan. Di sisi lain upaya untuk memanfaatkannya secara optimal masih terkendala akibat tidak jelasnya peran masyarakat dan hak properti. Padahal hak properti yang jelas menjadi faktor penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat dan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, untuk mengelola sumberdaya secara lebih baik.Tulisan ini mengangkat peranan aksi kolektif masyarakat dalam memperoleh kepastian hak properti atas lahan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat miskin sekitar hutan. Dengan menerapkan penelitian aksi partisipatif atau PAR (participatory action research), kelompok masyarakat di dua desa, Sungai Telang di Kabupaten Bungo dan Lubuk Kambing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, difasilitasi untuk belajar bersama memperkuat kelompok, mengenali masalah dan peluang, menyusun rencana dan melakukan aksi dan refleksi. Melalui pendekatan ini, partisipasi berbagai pihak diperlukan untuk mencari solusi praktis bagi berbagai permasalahan dan juga meningkatkan kemampuan setiap individu dan masyarakat (BrydonMiller et al, 2003). Melalui aksi kolektif, kelompok masyarakat berinteraksi dan bernegosiasi dengan para pihak di luar desa serta membangun jaringan kerja dalam rangka memperjuangkan hak kelola atas sumberdaya alam di sekitarnya.Forests and Governance Programme